banner 728x250

DPRD Maluku Soroti Proyek BPJN Kerap Terlambat, Desak Kontraktor Taat Kontrak

Proyek BPJN
Komisi III DPRD Maluku menyoroti keterlambatan penyelesaian sejumlah proyek infrastruktur jalan yang ditangani BPJN Maluku. (IST)
◀ sentraltimur.com
SPACE IKLAN (468px X 60px) Hubungi: 0811-4715-888

AMBON, SENTRALTIMUR.COM – Komisi III DPRD Provinsi Maluku menyoroti keterlambatan penyelesaian sejumlah proyek infrastruktur jalan yang ditangani Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Maluku. Kontraktor diminta bekerja sesuai jadwal dan memastikan proyek diselesaikan tepat waktu sebagaimana tertuang dalam kontrak.

Sorotan tersebut disampaikan Anggota Komisi III DPRD Maluku, Allan Lohy, dalam rapat kerja bersama BPJN Maluku di ruang rapat Komisi III DPRD Maluku, Rabu (18/11/2026).

Dalam rapat itu, Lohy juga mempertanyakan mekanisme pengusulan program Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah (IJD), termasuk kepastian realisasi usulan yang telah diajukan pemerintah daerah sejak Juni untuk dikerjakan pada tahun anggaran berikutnya.

Menurutnya, proses pengusulan program IJD selama ini harus melalui tahapan berjenjang, mulai dari pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi, BPJN hingga pemerintah pusat.

Baca juga :  Integritas di Bawah 72,9 Persen, KPK Sebut Maluku Rawan korupsi

Karena itu, ia meminta penjelasan BPJN Maluku mengenai kepastian waktu realisasi usulan tersebut. Apakah dapat dilaksanakan pada awal tahun anggaran atau justru kembali menunggu hingga penghujung tahun.

“Kalau usulan sudah disampaikan sejak Juni, kira-kira gambaran dari Balai apakah bisa berjalan tahun depan atau awal tahun depan? Sebab, selama ini pelaksanaan IJD terkadang baru berjalan sekitar Oktober atau November,” ujarnya.

Selain mekanisme pengusulan, Lohy secara khusus menyoroti keterlambatan penyelesaian pekerjaan infrastruktur oleh kontraktor.

Ia menegaskan, setiap pekerjaan yang telah memiliki kontrak harus dilaksanakan sesuai jadwal dan target penyelesaian yang disepakati. Keterlambatan tidak hanya berdampak pada pelaksanaan proyek, tetapi juga merugikan masyarakat yang membutuhkan akses infrastruktur tersebut.

Baca juga :  Ketua DPRD Maluku Ingatkan Pemprov, Anggaran APBD 2027 Harus Merata di 11 Kabupaten/Kota

Menurutnya, hasil pengawasan sebelumnya masih menemukan pekerjaan yang tidak rampung sesuai tahun anggaran, sehingga penyelesaiannya harus dilanjutkan pada tahun berikutnya dan berpotensi menimbulkan denda keterlambatan.

“Kalau bisa, apa yang sudah dijanjikan dan sesuai kontrak harus diselesaikan tepat waktu. Kalau kontraknya sampai 31 Desember, maka diharapkan pekerjaan itu benar-benar selesai pada 31 Desember,” tegas politisi Gerindra.

✈
Ikuti Berita Sentral Timur Dapatkan berita terbaru langsung melalui Channel Telegram Sentral Timur.
Gabung Channel