“Kalau alokasi anggaran baru keluar pada Oktober, sementara pekerjaan harus dimulai November, tentu waktu pelaksanaannya sangat terbatas. Karena itu, dilakukan mitigasi agar pekerjaan yang tidak memungkinkan diselesaikan dalam satu tahun dapat dipertimbangkan melalui skema multiyears,” jelas Talaohu.
Keterlambatan keluarnya alokasi anggaran merupakan faktor di luar kewenangan langsung BPJN. Meski demikian, pihaknya tetap berupaya mengoptimalkan pelaksanaan pekerjaan agar pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di Maluku dapat berjalan sesuai target.
Ia berharap dukungan dan koordinasi pemerintah daerah serta seluruh pemangku kepentingan dapat mempercepat kesiapan usulan program. Dengan demikian, penanganan infrastruktur jalan di Maluku dapat direalisasikan lebih efektif dan memberikan manfaat bagi masyarakat. (RED)



