banner 728x250

DPRD Maluku Soroti Proyek BPJN Kerap Terlambat, Desak Kontraktor Taat Kontrak

Proyek BPJN
Komisi III DPRD Maluku menyoroti keterlambatan penyelesaian sejumlah proyek infrastruktur jalan yang ditangani BPJN Maluku. (IST)
◀ sentraltimur.com
SPACE IKLAN (468px X 60px) Hubungi: 0811-4715-888

Lohy mendorong BPJN Maluku memperketat pengawasan terhadap penyedia jasa atau kontraktor agar pelaksanaan proyek berjalan sesuai tahapan dan target waktu. Pengawasan yang optimal diperlukan agar keterlambatan pekerjaan tidak terus berulang.

Ia mengakui kondisi geografis Maluku sebagai daerah kepulauan serta faktor cuaca menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan proyek infrastruktur. Namun, kendala tersebut semestinya dapat diantisipasi sejak tahap perencanaan melalui pengaturan waktu pelaksanaan dan pengawasan yang lebih baik.

Menanggapi sorotan tersebut, Plt Kepala BPJN Maluku, M. Ulwan Talaohu menjelaskan bahwa pengusulan program IJD pada prinsipnya diawali pemerintah daerah sesuai kewenangan masing-masing ruas jalan.

Baca juga :  Geledah Rumah Bendahara dan Kantor Disdikbud Maluku, Jaksa Sita 8 Boks Dokumen dan Perangkat Elektronik

Pemerintah kabupaten/kota maupun pemerintah provinsi bertanggung jawab mengusulkan ruas jalan yang membutuhkan penanganan sekaligus melengkapi dokumen readiness criteria (RC) sebagai persyaratan teknis.

Setelah seluruh persyaratan terpenuhi, usulan diproses secara berjenjang untuk diverifikasi di tingkat balai sebelum diteruskan kepada direktorat terkait di Kementerian Pekerjaan Umum.

Talaohu mengatakan, BPJN Maluku memberikan dukungan kepada pemerintah daerah dalam memenuhi kelengkapan teknis usulan. Namun, keputusan akhir mengenai ruas jalan yang mendapat penanganan tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat dengan mempertimbangkan kesiapan dokumen, prioritas program, dan ketersediaan anggaran.

Terkait keterlambatan pekerjaan, Talaohu mengakui sejumlah paket pekerjaan, khususnya program IJD, menghadapi kendala akibat keterlambatan keluarnya alokasi anggaran dari pemerintah pusat.

Baca juga :  Fisik Pekerjaan Nol Persen, Jaksa Tahan Kontraktor Jalan Lapen MBD

Ia mencontohkan sejumlah paket IJD Tahun Anggaran 2025 yang baru memperoleh kepastian alokasi anggaran sekitar Oktober. Kondisi tersebut membuat waktu pelaksanaan semakin terbatas karena pekerjaan harus segera dimulai pada November.

Menurutnya, dalam kondisi demikian, BPJN melakukan langkah mitigasi dengan mempertimbangkan skema kontrak tahun jamak atau multiyears apabila pekerjaan tidak memungkinkan diselesaikan dalam satu tahun anggaran.

✈
Ikuti Berita Sentral Timur Dapatkan berita terbaru langsung melalui Channel Telegram Sentral Timur.
Gabung Channel