banner 728x250

Ketua DPRD Maluku Ingatkan Pemprov, Anggaran APBD 2027 Harus Merata di 11 Kabupaten/Kota

APBD 2027
Ketua DPRD Provinsi Maluku, Benhur George Watubun. (IST)
◀ sentraltimur.com
SPACE IKLAN (468px X 60px) Hubungi: 0811-4715-888

AMBON, SENTRALTIMUR.COM – Ketua DPRD Provinsi Maluku, Benhur George Watubun, mengingatkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku mengalokasikan anggaran pembangunan secara adil dan merata dalam penyusunan APBD tahun anggaran 2027.

Benhur menegaskan, distribusi anggaran, terutama belanja infrastruktur, tidak boleh lagi terkonsentrasi pada wilayah atau daerah tertentu. Sebaliknya, alokasi anggaran harus memperhatikan kebutuhan pembangunan di seluruh 11 kabupaten/kota di Maluku.

Pernyataan tersebut disampaikan Benhur kepada wartawan usai rapat paripurna penyampaian dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Provinsi Maluku tahun anggaran 2027, Selasa (17/11/2026).

DPRD belum dapat memberikan penilaian menyeluruh terhadap substansi dokumen KUA-PPAS karena baru diserahkan oleh pemerintah daerah.

Baca juga :  Integritas di Bawah 72,9 Persen, KPK Sebut Maluku Rawan korupsi

Namun, sejumlah aspek penting akan menjadi perhatian DPRD dalam pembahasan, mulai dari proyeksi pendapatan, alokasi belanja, distribusi anggaran hingga kebijakan pembiayaan daerah.

“Karena dokumen ini baru diserahkan, tentu kami belum membacanya secara menyeluruh. Ada aspek substansial yang akan menjadi perhatian, mulai dari pendapatan, belanja, hingga distribusi belanja,” ujarnya.

Benhur menegaskan, pemerataan pembangunan harus menjadi salah satu pertimbangan utama dalam pembahasan KUA-PPAS 2027. Apalagi, di tengah kebijakan efisiensi anggaran, setiap alokasi belanja harus benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat di seluruh wilayah Maluku.

Menurutnya, pembangunan infrastruktur tidak boleh hanya terpusat pada titik-titik tertentu, tetapi harus menjangkau seluruh kabupaten/kota berdasarkan kebutuhan masing-masing daerah.

Baca juga :  Kejari Tual Tahan Empat Tersangka Korupsi Proyek Talud Yarler

“Kue-kue pembangunan ini, di tengah kebijakan efisiensi, harus betul-betul diselaraskan secara adil dan merata kepada setiap daerah,” tegasnya.

Untuk memastikan prinsip pemerataan tersebut terakomodasi, DPRD Maluku akan menyusun daftar inventarisasi masalah (DIM) sebagai bahan evaluasi dan masukan kepada pemerintah daerah selama proses pembahasan KUA-PPAS.

✈
Ikuti Berita Sentral Timur Dapatkan berita terbaru langsung melalui Channel Telegram Sentral Timur.
Gabung Channel