Program lainnya, penganggaran untuk belanja pegawai. Seperti penyediaan tanaga ahli atau tenaga pendukung dan saksi ahli dan fakta dalam perkara perdata dan pidana terkait penyiaran.
Berikut penguatan SDM penyiaran digital di daerah perbatasan dan 3T (Terluar, Terdepan dan Tertinggal) di Maluku.
Bahkan ada juga program untuk penguatan kapasitas Pemda Provinsi dan kabupaten/kota, serta DPRD Provinsi dan kabupaten yang ada wilayah 3T. Program peningkatan dan penguatan kapasitas KPID Maluku dan tenaga pendukung.
Selain itu, program rangkaian hari penyiaran nasional 1 April 2022, rapat koordinasi penyiaran workshop 2022 di Kabupaten MBD dan program rakor terpadu bersama mitra terkait.
Dalam rapat itu, KPID mengungkap berbagai menjadi dalam menjalankan tugasnya. Di antaranya belum tersedianya bangunan kantor yang layak. Dan belum tersedianya alat pemantauan yang dapat menjangkau 11 kabupaten, kota di Maluku. “Dan belum tersedianya tenaga pemantau di setiap kabupaten, kota,” ujar Mutiara. (ADI)