AMBON, SENTRALTIMUR.COM – Komisi I DPRD Maluku menggelar rapat kerja (Raker) dengan mitra membahas kesiapan pemilu legislatif dan pemilihan kepala daerah tahun 2024.
Raker digelar setelah Komisi II DPR, KPU, Bawaslu RI dan Menteri Dalam Negeri memutuskan waktu pemilu 2024. Pencoblosan pemilu legislatif disepakati pada 14 Februari 2024 dan Pilkada serentak 27 November 2024 mendatang.
Raker dihadiri mitra Komisi I, yakni BPKAD, Kesbangpol, Karo Pemerintahan, dan KPU Maluku. Raker berlangsung di DPRD Maluku, Senin (24/1/2022).
Ketua Komisi I DPRD Maluku Amir Rumra mengatakan, Komisi II DPR, Bawaslu, KPU dan Mendagri telah menetapkan jadwal Pemilu 2024. ”Raker ini digelar agar kita menjelaskan atau klasifikasi kepada publik terkait kesiapan pemilu dan Pilkada,” kata Amir.
Politisi PKS itu menjelaskan, subtansi rapat adalah soal pembiayaan non tahapan pemilu dan kesiapan penyelenggara terkait tahapan Pileg, Pilpres dan Pilkada. ”Rapat ini tujuannya agar persoalan yang sering terjadi pada Pileg dan Pilkada sebelumnya tidak terulang lagi,” katanya.
Amir menyebutkan, data pemilih biasanya melonjak saat Pileg dan Pilkada. ”Kita harus antisipasi agar ke depan tidak lagi terjadi persoalan atau kericuhan di kemudian hari,” ujarnya.
Persoalan anggaran Pemilu juga harus diantisipasi. Sebab akan mempengaruhi tahapan Pileg dan Pilkada yang digelar bersamaan tahun 2024. ”Kami juga berencana melakukan rapat dengan semua anggota dan pimpinan KPU kabupaten dan kota. Dan Sekda seluruh kabupaten dan kota di Maluku. Ini karena Pemilu kali ini berbeda dengan pemilu sebelumnya,” tukas Amir.
Dia menyebutkan, alokasi anggaran sebesar Rp2,7 miliar untuk non tahapan pemilu 2023. Dan Rp287 miliar untuk kebutuhan tahapan pemilu. ”Kita berharap Pemilu dan Pilkada serentak ini berjalan aman dan lancar,” harap Amir. (ADI)