AMBON, SENTRALTIMUR.COM – Komisi II DPRD Maluku akan mengunjungi empat Kementerian di Jakarta menyuarakan persoalan yang ditemui dan dikeluhkan masyarakat.
Empat Kementerian yang bakal disambangi parlemen Maluku adalah Pertanian, Lingkungan Hidup dan Kehutanan, ESDM, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
“Ada beberapa fokus permasalahan yang akan dibawa untuk kita perjuangkan ke empat Kementerian di Jakarta,” kata Sekretaris Komisi II DPRD Maluku Ruslan Hurasan, Rabu (13/7/2022).
Permasalahan terutama kebijakan pemerintah pusat menjadi fokus utama untuk dikemukakan ke kementrian karena dampaknya sangat dirasakan oleh masyarakat di daerah.
Di antaranya persoalan pertanian, Komisi II akan menyampaikan aspirası tentang roadmap food estate Maluku. Berikut pembangunan sarana dan prasarana penunjang kantor Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Savana Jaya, Waeapo, kabupaten Buru. Dan penyediaan alat dan mesin pertanian bagi petani di Maluku.
Ruslan mengatakan, untuk lingkungan hidup dan kehutanan menyangkut pengadaan fasilitas peralatan laboratorium lingkungan hidup untuk pengujian kualitas air, tanah udara dan emisi kendaraan bermotor. Selanjutnya pemberian dana alokasi khusus (DAK) kepada Dinas Lingkungan Hidup Maluku yang telah dihentikan sejak tahun 2017.
Selain itu, pelimpahan kewenangan atau urusan kepada Pemda berkaitan dengan aset Kementerian Kehutanan yang telah masuk dalam daftar penghapusan agar diserahkan ke Pemprov Maluku. Dan dana bagi hasil kehutanan khususnya provisi sumber daya hutan (PSDH).
Politisi PKB itu mengatakan di Kementerian ESDM akan menyampaikan pembinaan dan pengawasan oleh daerah, pengangkatan inspektur tambang daerah, pemberian DAK bidang energi skala kecil. “Dan energi baru terbarukan dan konservasi energi kepada Dinas ESDM Maluku untuk melistriki desa atau dusun terpencil,” kata Ruslan.
Sementara untuk Kementrian Kelautan Dan Perikanan, berkaitan dengan nelayan yang sifatnya mendesak.
Misalnya, kemudahan akses bagi nelayan untuk mendapatkan BBM dengan tersedianya stasiun pengisian bahan bakar nelayan (SPBN) di kabupaten kepulauan Aru dan Buru. “Kemudian kebijakan tentang perikanan terukur yang sangat merugikan Maluku pada WPP 714 sebagai wilayah konservasi yang banyak mengeksploitasi kekayaan laut,” ujar Ruslan.
Dia berharap, kunjungan ke sejumlah Kementerian tersebut mendapat respon positif dan ditindaklanjuti pemerintah pusat. “Harapannya aspirasi masyarakat yang kami sampaikan membawa dampak signifikan, dari sisi regulasi dan kebijakan yang akan menyentuh masyarakat secara langsung,” katanya. (ADI)