AMBON, SENTRALTIMUR.COM – Komisi II DPRD Maluku menggelar rapat dengar pendapat bersama Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Maluku dan Konsorsium Pemuda Seram (KPS).
Pertemuan ini membahas temuan terkait kebocoran aktivitas penangkapan ikan di tiga Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) di kawasan Seram. Menariknya dari hasil kajian yang dilakukan KPS terdapat kebocoran penangkapan untuk tiga zona WPP. Namun data tersebut masih perlu dielaborasi dengan DKP Maluku.
“Kita minta data itu disoundingkan lagi dengan data dari Dinas Kelautan Dan Perikanan, sehingga kita bisa mendapatkan data yang valid,” ujar Wakil Ketua Komisi II DPRD Maluku John Laipeny kepada awak media, Senin (26/5/2025).
Maluku memiliki potensi perikanan kelautan terbesar di Indonesia. Kekayaan laut yang melimpah dengan luas wilayah laut mencapai 92,4% dan produksi perikanan tangkap mencapai 4,69 juta ton per tahun.
Maluku merupakan salah satu lumbung ikan nasional, dengan sumbangan produksi perikanan tangkap sekitar 10,08% dari total produksi perikanan tangkap Indonesia. Potensi yang dimiliki tersebar di tiga WPP yaitu, 714 (Laut Banda), 715 (Laut Seram dan Teluk Tomini), dan 718 (Laut Arafura dan Laut Timor).
Walaupun belum bisa menyampaikan data tersebut, namun menurut Laipeny, data yang disampaikan KPS akan disatukan menjadi data valid untuk disampaikan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan.
“Dengan kajian mereka, berarti semua stakeholder resah terhadap penerimaan PAD, begitu dana bagi hasil dari Jakarta terhadap lautan yang begini luas, hasil melimpah, tapi kita semua orang Maluku masih di bawah garis kemiskinan. Sehingga data itu valid untuk sama-sama berjuang ke Kementerian,” tegas Laipeny.
Upaya yang dilakukan, kata Laipeny sejalan dengan program Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa untuk hilirisasi sektor perikanan.
Selama ini Maluku hanya bergantung dengan dana transfer pusat sebesar Rp 3,3 triliun. Untuk itu perlu ada gerakan sehingga adanya perhatian dari pemerintah pusat, terhadap kekayaan perikanan yang seharusnya benar-benar dinikmati oleh rakyat Maluku. “Kita kaya, dampaknya sangat besar terhadap proses pengiriman anggaran tersebut. Sehingga mau tidak mau kita harus bereaksi terhadap dana bagi hasil kita di sektor perikanan,” tegasnya.