AMBON, SENTRALTIMUR.COM – Komisi II DPRD Maluku meminta Dinas Kehutanan Maluku melakukan monitoring dan evaluasi pengendalian atas izin penebangan kayu di luar non hutan oleh CV Tama Lestari.
Perusahaan itu beroperasi di kecamatan Tehoru, Kabupaten Maluku Tengah.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Maluku Ruslan Hurasan menyampaikan izin CV Tama Lestari akan selesai pada 19 Desember 2022.
“Hasil dari pertemuan kami dengan Dinas Kehutanan Maluku, Dinas Lingkungan Hidup Malteng, Badan Bencana Malteng, camat Tehoru dan CV Tama Lestari sepakat melakukan evaluasi operasional CV Tama Lestari sebelum perpanjangan izin,” kata Ruslan di gedung DPRD Maluku, Senin (12/12/2022).
Menurut wakil rakyat daerah pemilihan Malteng ini, Komisi II DPRD P Maluku mendapat surat dari masyarakat negeri Salamahu, kecamatan Tehoru. Surat menyangkut belum dibayarnya ganti rugi kerusakan tanaman masyarakat saat operasional di Salamahu oleh CV Tama Lestari.
Dalam rapat itu beber Ruslan, perusahaan mengaku telah menyelesaikan ganti rugi kepada masyarakat Salamahu dan bukti penyelesaian sudah diserahkan ke DPRD Maluku.
Komisi II memberikan catatan kritis kepada CV Tama Lestari ada kelalaian. Perusahaan baru memberikan laporan triwulan yang menjadi kewajiban laporan pada Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Maluku Tengah.
“Semoga ke depan laporan triwulan tidak lagi terlambat,” kata politisi Partai Kebangkitan Bangsa itu. (ADI)