AMBON, SENTRALTIMUR.COM – Kapolda Maluku, Irjen Pol Lotharia Latif mengingatkan anggota DPRD kabupaten Maluku Tengah tidak omong besar mencari popularitas murahan soal bentrok antarwarga desa Hitu dan Wakal.
Apalagi anggota DPRD tersebut tidak berada di tempat kejadian perkara saat penanganan konflik antara dua desa bertetangga itu.
Latif menegaskan rencana legislator tersebut melaporkan tindakan aparat kepolisian di desa Wakal kepada Komnas HAM dan Propam Polri merupakan hal yang biasa.
“Polda Maluku siap mempertanggungjawabkan dan menjelaskan kepada semua pihak yang memerlukan penjelasan. Kalau perlu datang dan dialog dengan kita. Jangan sudah tidak ada di TKP, hanya terima laporan sepihak, dan koar-koar cari popularitas murahan,” tegas Latif, Kamis (2/3/2023).
Latif tidak menyebutkan nama anggota DPRD Malteng yang dimaksud. Dia mempertanyakan peran anggota DPRD Malteng itu dalam mendamaikan daerahnya yang kerap terlibat bentrok warga.
“Justru yang saya pertanyakan apa peranmu sebagai anggota DPRD selama ini. Daerahmu terus-terusan dilanda konflik, petugas keamanan terus diminta berjaga-jaga di sana, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun menjaga masyarakat yang memang karakternya suka berkelahi dan bertikai antara sesama saudaranya,” kata mantan Kapolda NTT ini.
Banyak Titik Rawan Konflik
Dia mengingatkan jangan hanya karena daerah anggota DPRD tersebut bertikai mendadak ingin tampil seperti pahlawan kesiangan. Omong besar menyalahkan kinerja Polri, tanpa tahu fakta sebenarnya, bagaimana SOP dan Protap yang telah ditetapkan undang-undang.
Latif menyebutkan banyak titik rawan konflik di Maluku Tengah. Karena itu anggota DPRD sebagai wakil rakyat tidak diam, tapi harus ikut membantu aparat keamanan menyelesaikan konflik sosial meski bukan di daerahnya sendiri.
“Lihat akar permasalahan konflik secara utuh. Hal tersebut harusnya menjadi bagian tugasmu sebagai anggota DPRD untuk menyelesaikannya. Jangan hanya bisanya menyalahkan aparat keamanan yang wajib mencegah terjadinya kerusuhan yang lebih masif dan meluas,” tegas Latif mengingatkan.
Dia kembali meminta anggota DPRD Malteng tersebut agar saat kejadian turun langsung di TKP agar mengetahui kondisi sebenarnya. “Jangan hanya dari balik meja, terima laporan sepihak. Selanjutnya komentar di media merasa paling benar dan menyalahkan aparat keamanan. Datang ke kita, biar kita jelaskan semuanya, kapan pun kita siap, mau formal kelembagaan ataupun non formal biar paham dan tidak menambah keruwetan penyelesaian konflik,” katanya.