Langkah tegas ini merupakan upaya korps Adhyaksa mendukung pemberantasan korupsi serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi.
Sejumlah Tersangka Telah Ditahan
Dalam perkara dugaan korupsi proyek air bersih Pulau Haruku tahun anggaran 2020, penyidik Kejati Maluku sebelumnya juga telah menahan sejumlah tersangka lainnya.

Mereka masing-masing Nurul Ella Sopalauw selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tahap II, Andrianita Sulistiorini selaku PPK tahap I, Anita Muin dan Nur Mardas selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), serta Dwi Priambada Kurniawan selaku Direktur PT Kusuma Jaya Abadi.
Proyek pembangunan sarana dan prasarana air bersih tersebut dibiayai melalui pinjaman Pemerintah Provinsi Maluku kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), sebagai bagian dari program pemulihan ekonomi nasional di tengah pandemi Covid-19.
Namun, proyek yang menyedot anggaran Rp12.483.909.000 itu belum sepenuhnya dapat dinikmati masyarakat. Berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Maluku, proyek tersebut merugikan keuangan negara sebesar Rp3.833.908.869. (RED)



