Adapun komitmen itu yakni pertama, implementasi pencegahan korupsi dan perbaikan tata kelola pada area perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa. Berikut perizinan, pengawasan oleh APIP, manajeman ASN, manajeman aset daerah, optimasliasasi pajak daerah dan tata kelola keuangan.
Kedua, mengoptimalkan upaya peningkatan pendapatan pajak daerah melalui penggalian potensi dan pemgembangan inovasi pajak.
Ketiga, mengoptimlakan kembali upaya penatausahaan, pengamanan dan penyelesaian permasalahan barang milik daerah melalui program sertifikasi, peneritban dan pemulihan aset daerah. Mengembalikan semua aset negara/daerah segera setelah selesai menjabat seuai aturan yang berlaku.
Keempat, mengimplementasikan seluruh program penanganan Covid-19 secara akuntabel dan terhindar dari praktik korupsi.
Kelima mengimplementasikan materi antikorupsi pada setiap jejaring pendidikan. Keenam, mengimplementasikan seluruh rencana aksi program pemberantasan korupsi yang terintegrasi secara konsisten dan berkelanjutan.
Gubernur Maluku Murad Ismail memastikan Pemprov Maluku siap melaksanakan langkah-langkah pencegahan korupsi di wilayah yang dipimpinnya.
“Kami instruksikan seluruh jajaran aparatur provinsi, kabupaten, kota untuk menindaklanjuti komitmen antikorupsi ini dengan melakukan langkah-langkah terstruktur. Dn sistematis guna mencegah serta memberantas korupsi dalam bentuk apapun,” tegas Murad. (MAN)