AMBON, SENTRALTIMUR.COM – Wakil Gubernur Maluku Barnabas Nathaniel Orno meminta Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Maluku meningkatkan pengawasan isi siaran sehingga masyarakat Maluku terjamin hak informasi yang benar.
Hal itu disampaikan Barnabas saat melantik tujuh anggota KPID Provinsi Maluku periode 2021-2024 di Kantor Gubernur, Senin (12/7/2021).
Pelantikan Anggota KPID Maluku berdasarkan keputusan Gubernur Maluku Nomor 262 Tahun 2021.
Mereka yang dilantik yakni Mutiara Dara Utama sebagai ketua, Kaharuddin Mahmud sebagai wakil ketua.
Selanjutnya lima anggota ialah Lekpery Jori Amru, Demsy Wattimena, Abdul Karim Angkotasan, M. Asrul Pattimahu, dan Binico Ritiauw.
Barnabas mengatakan, keberadaan KPID Maluku sangat penting dan strategis, mengingat besarnya tugas dan tanggungjawab dalam melakukan pengawasan dan kontrol terhadap televisi maupun radio karena dapat mengubah arah pandangan, pola pikir dan keyakinan pemirsa.
Dengan demikian, KPID wajib menjadikan prinsip pelayanan informasi yang sehat berdasarkan prinsip keberagaman isi, yaitu tersedianya informasi yang beragam bagi publik berdasarkan jenis maupun isi program, dan prinsip keberagaman kepemilikan yaitu jaminan bahwa kepemilikan media massa tidak terpusat dan dimonopoli segelintir orang atau lembaga.
Mantan bupati Maluku Barat Daya ini menyampaikan tujuh pesan bagi para Anggota KPID yang dilantik.
Pertama, perketat pengawasan dan pemantauan isi siaran agar masyarakat Maluku terjamin hak informasi dan berkomunikasinya secara baik dan benar.
Kedua, tegas dan tegakkan aturan penerapan siaran lokal minimal 10 persen setiap hari bagi lembaga penyiaran swasta dalam sistem stasiun berjaringan, sehingga seluruh dunia mengenal Maluku sebagai provinsi dengan tingkat toleransi dan berbudaya yang tinggi.