AMBON, SENTRALTIMUR.COM – Laporan keuangan Pemerintah Daerah Seram Bagian Timur tahun anggaran 2022 meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Maluku.
Capain predikat WTP tidak lepas dari kerja keras Bupati dan Wakil Bupati SBT Abdul Mukti Keliobas–Idris Rumalutur dalam mengelola pemerintahan di daerah berjuluk Ita Wotu Nusa.
Hasil pemeriksaan laporan keuangan Pemda SBT tahun 2022 diterima bupati di Kantor BPK RI Perwakilan Maluku di Ambon pada 15 Mei 2023.
Keliobas mengungkapkan, sebelumnya laporan keuangan Pemda SBT selalu MENDAPATKAN opini tidak menyatakan pendapat atau disclaimer sejak 2004 hingga 2016. Namun beberapa tahun berikutnya berubah menjadi opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dan sekarang menjadi WTP.
“Pemerintah daerah kabupaten SBT yang meraih kategori Wajar Tanpa Pengecualian adalah merupakan kerjasama antara pemerintah daerah dengan penegak hukum,” kata Keliobas pada penandatangan MoU antara Pemkab SBT dengan Kejari SBT di Bula, Jumat (26/5/2023).
Meskipun meraih status WTP, Keliobas mengakui masih banyak kekurangan pada sistem pengelolaan keuangan. Namun hal itu masih dalam batas kewajaran sesuai hasil pemeriksaan BPK. Salah satunya terkait dengan pengelolaan aset daerah.
“Sampai dengan saat ini aset daerah kabupaten SBT yang belum bisa ditelusuri senilai Rp60 miliar lebih. Hasil ini merupakan asetdDaerah yang ditelusuri sejak tahun 2005 sampai dengan 2023,” ujarnya.
Karena itu, Keliobas meminta seluruh jajarannya agar tertib dalam mengelola administrasi keuangan dan aset daerah untuk mempertahankan predikat WTP yang sudah diraih.
“Kepada pimpinan OPD yang mengelola dana yang besar dan para kepala desa agar tertib dalam pelaksanaan administrasi. Jangan sampai opini WTP yang sudah kita raih hari ini tidak bisa kita pertahankan bahkan bisa membuat kita berada pada predikat disclaimer,” kata Keliobas mengingatkan. (CAL)
Ikuti berita sentraltimur.com di Google News