AMBON, SENTRALTIMUR.COM – Komitmen Pemerintah Pusat menjadikan Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional (MLIN), bukan isapan jempol.
Kantor Staf Presiden (KSP) memastikan bahwa MLIN tetap on the track sesuai janji Presiden Joko Widodo bagi rakyat Maluku.
KSP kembali melaksanakan rapat koordinasi lanjutan terkait perkembangan MLIN. Hadir pada Rakor itu perwakilan Kemenko Marves, KKP dan Kemenhub.
“Dalam monitoring KSP, ada polemik beberapa minggu terakhir di kalangan masyarakat Maluku. Isu batalnya MLIN mendominasi perbincangan berbagai kalangan di Maluku,” kata Deputi I KSP Febry Calvin Tetelepta saat memberikan sambutan pada rakor tersebut, Jumat (21/1/2022).
Febry juga menjelaskan bahwa Pemerintah Pusat secara tegas tidak pernah berencana memindahkan MLIN ke daerah lain. Dan saat ini proses pematangan pembangunan sedang dilaksanakan, baik pengadaan lahan, konstruksi, maupun pembiayaan.
Dia menekankan, pentingnya percepatan implementasi proyek MLIN yang menjadi harapan besar masyarakat Maluku. Sehingga sumberdaya perikanan yang melimpah di Maluku dapat termanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat.
Febry menjelaskan, MLIN telah masuk dalam Peraturan Menteri Koordinator Perekonomian Nomor 7/2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional dengan nama Proyek Pelabuhan Ambon Baru.
MLIN Terhambat Lahan
Adapun Pelabuhan Ambon Baru terdiri dari Pelabuhan Logistik dan Pelabuhan Perikanan terintegrasi. Dilengkapi dengan fish market bertaraf internasional sehingga produk perikanan yang nelayan Maluku haasilkan dapat langsung ke pasar internasional.
Dalam rakor itu, Asdep Perikanan Tangkap Kemenko Marves Ikram Sangaji menyampaikan bahwa proyek MLIN berjalan dan pemerintah terus mematangkan proses perencanaan.