Menurutnya, keamanan informasi penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di tingkat pusat maupun daerah, berpotensi menjadi sasaran utama serangan siber. Dampaknya, dapat menyebabkan layanan publik pemerintah terganggu yang sekaligus akan menurunkan kredibilitas pemerintah.
“Saya mengingatkan, agar kita semua mampu inventarisir permasalahan yang terjadi di daerah. Tentunya dengan langkah strategis untuk kepentingan bersama. Dan upaya pencegahan dan peningkatan pengamanannya dengan mengedepankan koordinasi, kolaborasi, sinergitas dan integrasi,” ujarnya.
Dia berharap, dengan Maluku miliki tim keamanan siber, dapat lebih meningkatkan sistem pengamanan dan kerahasiaan data informasi dalam layanan publik. Dan tugas-tugas kedinasan, serta dapat saling bersinergi dalam penanggulangan dan pemulihan insiden.
“Semoga dengan terbentuknya tim ini, dapat menjadi wadah komunikasi, interaksi, diskusi, koordinasi, kolaborasi dan sinergitas,” harapnya.
Deputi III BSSN Bidang Keamanan Siber dan Sandi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Akhmad Toha mendukung dan mengapresiasi terbentuknya CSIRT Maluku.
“Karena, seiring dengan kemajuan di bidang teknologi informasi dan komunikasi, keamanan siber menjadi isu strategis di berbagai negara, termasuk Indonesia. Ranah mengalami perubahan begitu besar yang banyak memberikan peluang bagi pengguna ruang siber,” ujarnya.
Toha menjelaskan berdasarkan hasil monitoring BSSN, tercatat telah terdapat 621,17 juta anomali trafik atau serangan siber pada Januari-Juni 2021. Dengan kategori anomali terbanyak yaitu malware, trojan activity, dan information leak (kebocoran informasi).
Kasus Kebocoran Data
Sebaran sektor terbanyak yang mengalami kasus kebocoran data akibat malware pencuri informasi, adalah pemerintah, keuangan, penegakan hukum, telekomunikasi, dan transportasi.
Karena itu, menghadapi serangan yang berada di ruang siber negara hadir melalui Badan Siber dan Sandi Negara yang berperan aktif dalam upaya meningkatkan keamanan siber di Indonesia.
Saat ini BSSN tengah membangun kekuatan siber, salah satunya dengan membentuk CSIRT sebagai salah satu pelaksana keamanan siber di Indonesia.
“CSIRT merupakan organisasi atau tim yang bertanggung jawab untuk menerima, meninjau, menanggapi laporan dan aktivitas insiden keamanan siber,” pungkas Toha.
Launching CSIRT juga dihadiri Plh Sekda Maluku Sadlie Ie, Staf Ahli Gubernur Bidang Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Margaretha E.E. Samson, Staf Ahli Gubernur Bidang Hukum Politik dan Pemerintahan Umar Al-Habsy, Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Setda Maluku Meikyal Pontoh. (MMS)