AMBON, SENTRALTIMUR.COM – Aksi dukungan atau “pasang badan” sejumlah organisasi dan paguyuban kepada Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Sadali Ie terkait tudingan korupsi mendapat tanggapan dari M. Ikhsan Tualeka.
Direktur Indonesian Society Network (ISN) itu mengatakan, respons masyarakat menyikapi isu yang berkembang, apalagi berkaitan dengan pejabat publik mestinya tidak reaktif. Menurutnya jika reaktif, dampaknya justru tidak bisa terukur, lari kemana-mana, bahkan bisa kontra produktif. Mestinya masyarakat sipil bisa tampil responsif, dan melihat pada kepentingan publik yang lebih luas, serta menghormati asas praduga tak bersalah.
“Yang bisa menentukan salah tidaknya (seseorang) itu lembaga peradilan. Selain tidak efektif, cara-cara ini bisa dikategorikan sebagai bentuk intervensi proses hukum dan umumnya kontra produktif,” kata Ikhsan yang juga Direktur Maluku Crisis Center dalam keterangan tertulis kepada sentraltimur.com, Kamis (7/12/2023).
Dia menduga bisa jadi ada pihak-pihak yang mau menunjukan loyalitasnya “bermain” atau berinisiatif tanpa koordinasi dengan yang “di advokasi” itu (Sadali), namun ini justru bisa jadi blunder karena akan memantik aparat penegak hukum untuk kerja keras dan cepat.
Namun kalau ini merupakan by design atau ada dalam koordinasi, tentu adalah kekonyolan, yang selain justru memperbesar dan menguatkan isu ini di ranah publik juga menunjukan komunikasi hukum yang buruk.
“Apalagi kalau isu ini akhirnya sampai tercium oleh Kejaksaan Agung dan ada upaya ”mitigasi” hukum yang mau dilakukan, tentu akan sulit dikomunikasikan,” ujar mantan Koordinator Moluccas Democratization Watch (MDW).
Menjadi pendukung atau loyalis kata Ikhsan, pun perlu kecerdasan dalam menyikapi persoalan. “Saya bicara ini dalam konteks komunikasi, bukan terkait proses hukum atau terkait fakta dan materi hukum, itu ranah penyidik,” katanya.
Ikhsan yang konsen pada studi komunikasi, berkepentingan memberikan edukasi. Karena menurutnya respon yang reaktif dan sporadis dalam komunikasi kepentingan akan kurang efektif, bahkan bisa blunder, justru dinilai menghambat proses penegakan hukum.
Apa jadinya kalau kemudian penegak hukum ternyata bekerja ekstra dan punya bukti permulaan yang cukup, sehingga perkaranya naik ke penyidikan (penetapan tersangka) dan selanjutnya dilimpahkan ke pengadilan. “Kalau itu yang terjadi bisa malu banyak pihak, apalagi kalau itu dari organisasi keumatan yang kredibel,” kata Ikhsan.
Ikhsan mengatakan kenal dengan Sadali, dan menurutnya Sekda Maluku ini adalah birokrat karier yang mampu membagun komunikasi dengan semua kalangan. “Beta kenal Pak Sadali, beliau orang baik, juga humble dan komunikatif. Tapi membela beliau juga jangan serampangan, tidak proporsional dan akhirnya kontraproduktif,” ujarnya mengingatkan.
Olehnya itu, bila mau memberikan perhatian kepada seseorang, Sadali dalam hal ini, jangan justru membuat isu semakin melebar. “Kan bisa dengan audiensi dan mendorong penegak hukum (kejaksaan) tidak politis dalam menangani perkara Pak Sadli, juga mendesak bila tak ada bukti permulaan yang cukup bisa segera diumumkan ke publik, sehingga isunya tidak liar,” kata Ikhsan.
“Jadi tak perlu ada aksi pasang badan, karena mau pasang badan bagaimana? Kalau itu maksudnya adalah hukum penggantian, maka itu tidak mungkin,” sambungnya.
Menurutnya, hukum di Indonesia tidak menerapkan sistem hukuman penggantian atau hukuman penggantian pidana, yaitu seseorang menjalani hukuman menggantikan orang lain.
Pada sisi lain, Ikhsan juga berharap penegak hukum lebih transparan, dan mengedepankan penegakan hukum, jangan kemudian mengambil langkah hukum yang bisa diinterpretasi oleh publik sebagai politis.
“Ini tahun politik dan ada proses penunjukan penjabat kepala daerah termasuk gubernur, Pak Sadali sebagai Sekda mestinya bisa tetap fokus pada masa transisi pemerintahan ini. Dalam konteks itu mestinya Kejaksaan juga peka, sehingga kemudian tidak membuka ruang untuk dimanfaatkan kelompok tertentu dalam menjatuhkan kredibilitas seseorang,” kata Ikhsan.
Dikecam Netizen
Beragam reaksi publik muncul di jagat maya setelah paguyuban, organisasi keumatan dan aktivis ramai-ramai pasang badan untuk Sadali.
Dukungan mereka dipublikasikan sejumlah media lokal di Maluku dan dibagikan di platform sosial media.