2. Terkait dengan penghilangan dan pengrusakan batu pada situs keramat Asari Mahua, maka masyarakat Negeri Kariu harus meminta maaf kepada seluruh masyarakat Pelauw secara terbuka melalui forum resmi dan media cetak maupun elektronik dan menunjukan kepada masyarakat Negeri Pelauw di mana batu keramat tersebut dihilangkan serta bersedia mengembalikan ke tempat yang semula.
3. Negara dan pemerintah daerah harus dapat segera mengganti seluruh kerugian masyarakat Negeri Pelauw akibat konflik, yakni terkait penebangan 6000 pohon cengkeh dan pala, termasuk rusaknya kebun dan rumah kebun serta hewan ternak.
4. Negara dan pemerintah daerah segera menetapkan surat keputusan sesuai dengan tapal batas wilayah administrasi kedua negeri (Pelauw dan Kariu) yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah bersama TNI dan Polri.
5. Negara dan pemerintah daerah segera mengusut tuntas pelaku penembakan warga Pelauw baik pada saat konflik maupun setelah konflik di wilayah Dusun Nama’a. Termasuk memproses oknum polisi warga Kairu Aipda Stefian Leatomu yang bertugas di Polsek Pulau Haruku. Karena dia salah satu biang kerok dan otak provokator di balik terjadinya konflik.
“Bahwa syarat lima point ini telah menjadi kesepakatan bersama antara negeri Pelauw, Kariu dan pemerintah daerah,” bunyi tuntutan masyarakat Pelauw.
Tentu setiap syarat kesepakatan wajib dipenuhi oleh negara/pemerintah sebagai pemangku kewajiban dan Kariu sebagai pihak yang mau berdamai. “Menuntut pemenuhan segala tuntutan masyarakat Pelauw oleh negara merupakan hal penting yang harus dilakukan dalam upaya mewujudkan perdamaian yang abadi,” tulis masyarakat Pelauw.
Segala yang hal menjadi tuntutan masyarakat Pelauw adalah bagian penting dalam menjaga hubungan baik antara hidup orang basudara, menjaga hubungan baik antara negeri tetangga. Sebab masyarakat Pelauw menginginkan perdamaian yang abadi dengan Kariu, bukan damai yang dipaksakan.