Forum Koordinasi Kepegawaian Tahun 2023 juga merupakan bagian dari proses perencanaan daerah yang dipercaya untuk menghasilkan tujuan pengelolaan kepegawaian yang baik. “Saya menegaskan beberapa hal lewat forum ini, memahami betul tata laksana manajemen jabatan fungsional sehingga dapat membantu ASN di instansi daerah masing-masing dalam memecahkan keruwetan kenaikan pangkat jabatan fungsional,” katanya.
Selain itu diharapkan hak-hak kepegawaian dalam jabatan fungsional dapat terpenuhi dengan baik. Manfaatkan forum ini untuk membahas dan merumuskan langkah-langkah strategi menjawab berbagai isu faktual dan permasalahan manajemen ASN baik di tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten/kota.
“Kita akan memasuki agenda politik, pemilihan umum tahun 2024, ASN diharapkan dapat mendukung dan menyukseskan agenda demokrasi tersebut. Jadilah agen-agen perekat dan penyejuk di tengah masyarakat untuk memberikan pemahaman yang baik tentang pesta demokrasi,” ajaknya.
Forum Koordinasi Kepegawaian Provinsi Maluku diikuti 62 peserta yang berasal dari BKPSDM Maluku dan kabupaten/kota se-Provinsi Maluku. (ADI)