AMBON, SENTRALTIMUR.COM – Lima tahun memimpin Maluku, jabatan Murad Ismail dan Barnabas Orno sebagai gubernur dan wakil gubernur berakhir, besok (24/4/2024).
Di pengujung kepemimpinannya, Murad dan Orno tidak menghadiri rapat paripurna DPRD Maluku tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Maluku tahun anggaran 2023 di gedung DPRD Maluku, Senin (22/4/2024).
DPRD Maluku memberikan rapor merah pemerintahan Murad – Orno. Murad gagal mewujudkan visi dan misi selama memimpin Maluku. Murad dinilai gagal menciptakan pemerintahan yang jujur, bersih dan melayani, terjamin dalam kesejahteraan dan berdaulat atas gugusan kepulauan.
Ketua Panitia Khusus Rovik Afifudin menyampaikan 11 rekomendasi DPRD Maluku atas LKPJ Gubernur Maluku. “Pemerintahan Murad-Orno gagal mewujudkan program Lumbung Ikan Nasional dan Ambon New Port,” kata Rovik.
Berikut, gagal menekan angka kemiskinan dan tidak mampu mendesain program pembangunan yang berdampak signifikan terhadap perbaikan kualitas hidup masyarakat Maluku. “Gagal dalam mengentaskan kemiskinan dan tidak mampu membuka lapangan pekerjaan yang berkualitas dan berkelanjutan,” papar Sekretaris DPW PPP Maluku ini.
Lalu, masalah RSUD dr M. Haulussy Ambon yang berlarut-larut dan malah terlilit utang pihak ketiga yang menjadi beban rumah sakit milik Pemprov Maluku. Kemudian renovasi mess Maluku di Jakarta yang menghabiskan anggaran Rp20 miliar, namun tak kunjung rampung dan terindikasi korupsi.
DPRD Maluku merekomendasikan Pemda Maluku menyiapkan program pemberantasan kemiskinan denganomewujudkan Maluku yang maju sejahtera.
Kecam Ketidakhadiran Murad-Orno
Ketidakhadiran Murad dan Orno dikecam DPRD yang merupakan mitra Pemda Maluku. Rapat Paripurna DPRD LKPJ Gubernur dipimpin Wakil Ketua DPRD Maluku Melkianus Sairdekut.
“Atas ketidakhadiran gubernur maluku dan wakil gubernur Maluku keduanya sempurna tidak ada, namun kami tetap melakukan rapar paripurna ini,” ujar Sairdekut kepada wartawan usai rapat paripurna.
Berkaitan dengan kinerja dan hampir seluruh pimpinan OPD juga hadir dalam paripurna.
Beberapa pimpinan OPD yang tidak hadir diantaranya adalah kepala Dinas Pendidikan, kepala Dinas PUPR dan kepala Dinas Pertanian.
“Kami berharap ini untuk perbaikan kinerja oleh seluruh pimpinan OPD dilakukan dari waktu ke waktu sesuai dengan apa yang DPRD lakukan dalam tugas-tugas pengawasan untuk mengoreksi sekalian dalam membuat rekomendasi-rekomendasi yang disampaikan oleh Panitia Khusus LKPJ DPRD Maluku,” kata politisi partai Gerindra ini. (ANO)
Ikuti berita sentraltimur.com di Google News