TIAKUR, SENTRALTIMUR.COM – Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya kembali meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2023.
Raihan WTP ini menjadi yang kelima beruntun dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Maluku.
Predikat opini WTP diberikan Kepala Perwakilan BPK Maluku Hery Purwanto kepada Bupati MBD Benyamin Thomas Noach dan Ketua DPRD MBD Petrus A. Tunay di kantor BPK Maluku, Ambon, Jumat (3/5/2024).
Opini WTP juga diberikan BPK kepada Kabupaten Seram Bagian Barat, Buru dan Kota Tual. Hery Purwanto mengatakan pemberian opini WTP berdasarkan beberapa kriteria penilaian. Di antaranya kesesuaian dengan standar akuntasi keuangan pemerintah daerah, kecukupan pengungkapan, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
“Semua tahapan pemeriksaan telah berjalan dengan baik dan hari ini MBD dapat menerima LHP LKPD dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian,” ujar Hery.
Bupati MBD Benyamin Thomas Noach mengatakan raihan opini WTP ini menunjukkan LKPD Pemkab MBD tahun 2023 telah disajikan secara jujur, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah yang berlaku di Indonesia.
Dia menyampaikan terima kasih atas capaian opini WTP tahun anggaran 2023 yang diraih Pemkab MBD. Benyamin pun menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada jajaran Pemkab MBD atas kerja keras selama ini hingga pencapaian pengelolaan anggaran dan kinerja yang akuntabel dan transparan.
“Kita sama-sama telah memberikan yang terbaik bagi MBD bahkan sejak tahun 2019 silam dengan meraih opini WTP 5 kali berturut-turut,” ujarnya.
Pencapaian opini WTP menurut dia, bukanlah sebuah prestasi tetapi sebuah kewajiban atau keharusan dalam pengelolaan keuangan yang baik dan benar dengan penyajian laporan yang wajar. Hal ini juga tidak terlepas dari hasil kerja seluruh aparatur dan dukungan masyarakat MBD.
Benyamin berharap semua catatan dan koreksi yang menjadi rekomendasi BPK menjadi perhatian bersama dalam perbaikan rangka untuk menjadi yang lebih baik lagi. “Ada sejumlah catatan yang disampaikan untuk segera ditindaklanjuti dengan tetap membangun komunikasi dan komunikasi dengan BPK RI Perwakilan Maluku,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPRD MBD Petrus Tunay menyampaikan penghargaan dan terima kasih atas dukungan dan kerjasamanya sehingga Pemda MBD meraih opini WTP. “Atas nama rakyat dan Pemkab MBD, kami memberikan apresiasi kepada seluruh proses yang telah dilaksanakan terutama bagi ASN Pemkab MBD, karena telah bekerja maksimal,” sanjungnya.
Dia berharap catatan atau rekomendasi yang disampaikan BPK dalam LHP LKPD dapat segera ditindaklanjuti oleh Pemda MBD.
DPRD MBD akan membentuk panitia khusus untuk mengawasi dan mendalami rekomendasi LHP guna memastikan pelaksanaan keuangan di daerah dilaksanakan sebaik mungkin sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Petrus juga berharap koordinasi dan komunikasi dapat terus dibangun dengan baik sehingga rekomendasi LHP dapat terselesaikan. (MBD)
Ikuti berita sentraltimur.com di Google News