“Kalau gaji itu hak ASN tapi kalau tunjangan kinerja itu bukan hak ASN. Atasan melihat kinerjanya baik maka tunjangannya berikan penuh. Kalau dia gak masuk segala macam maka tunjangannya potong bisa,” jelasnya.
Tito mencontohkan di beberapa daerah di Indonesia, sejumlah kepala daerah yang membuat kebijakan menahan Tukin ASN yang tidak mendukung program vaksinasi. Kebijakan itu membuat capaian vaksinasi di daerah-daerah itu kini semakin tinggi.
“Masalah ASN tadi upayakan cara soft. Kalau cara soft tidak bisa beberapa daerah lain yang sudah bagus itu mereka menunda tunjangan kinerja bukan gaji,” katanya.
Dia mengatakan kepala daerah boleh saja melakukan hal itu untuk mendukung program vaksinasi agar mencapai target. Setelah ASN yang diberi sanksi mengikuti vaksiansi, kepala daerah harus memberikan Tukin yang ditahan.
“Kalau sudah vaksin baru berikan (Tukin). Itu salah satu teknik ada beberapa daerah yang melakukan itu,” ujar mantan Kapolri ini. (MAN)