AMBON, SENTRALTIMUR.COM – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengingatkan agar anggaran Gerakan Pembangunan Terpadu Perbatasan (Gerbangdutas) tahun 2023 untuk Maluku tidak disalahgunakan.
Tito yang juga menjabat Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) ini menyampaikan hal tersebut seusai menghadiri pertemuan bersama pemerintah provinsi Maluku dalam rangka persiapan pencanangan Gerbangdutas di Maluku yang berlangsung di Kantor Gubernur Maluku, Rabu (14/6/2023).
“Nanti kita lihat porsi anggaran yang kita lacak itu di mana jangan dipakai untuk kepentingan yang lain. Karena peruntukannya itu misalnya di kementrian A tapi digunakan untuk kepentingan daerah perbatasan,” kata Tito.
Total anggaran Gerbangdutas tahun 2023 sebesar Rp7,7 triliun. Dari total anggaran tersebut Provinsi Maluku kebagian Rp 760 miliar. “Kita melihat bahwa anggaran yang ada di Bapennas itu Gerbangdutas itu sebesar Rp 7,7 triliun tapi tersebar di berbagai kementrian/lembaga. Total untuk Maluku kurang lebih empat kabupaten itu Rp 760 miliar,” ujarnya.
Dia juga mengingatkan agar program Gerbangdutas di wilayah Maluku dapat dikerjakan dengan konsep dua arah dan tidak harus dikerjakan secara bottom up.
Menurutnya pihak pengelola anggaran baik kementerian maupun pemerintah daerah sebaiknya mendengar masukkan dari daerah dalam melakukan pembangunan. “Kita menginginkan agar dibangun dengan mekanisme dua arah tidak hanya bottom up dari atas sesuai maunya. Tapi juga mendengarkan usulan dari daerah maunya seperti apa,” katanya.
“Kalau sudah ketemu nanti kita lihat porsi anggaran yang kita lacak itu di mana jangan dipakai untuk kepentingan yang lain,” tambahnya.
Empat Daerah Masuk Gerbangdutas
Tito telah menugaskan Plh Sekretaris BNPP Robert Simbolon untuk melacak apakah anggaran Gerbangdutas 2023 itu sudah diserahkan ke daerah atau masih di kementerian/lembaga.
“Persoalannya adalah ini yang saya tugaskan kepada Pak Robert sebagai Plh Sekretaris Badan Perbatasan itu uang ini ada di mana? Ada di kementerian/lembaga atau sudah ada yang di pemerintah daerah,” kata mantan Kapolri ini.