JAKARTA, SENTRALTIMUR.COM – Maluku merupakan provinsi dengan persentase penyerapan APBD tahun 2021 terendah di Indonesia.
“DIY realisasi belanjanya tertinggi. Sedangkan terendah wilayah Maluku,” kata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, Senin (22/11/2021).
Menkeu menyampaikan itu dalam rapat koordinasi evaluasi penyerapan anggaran daerah tahun 2021 bersama Menteri Dalam Negeri M. Tito Karnavian dan pemerintah daerah secara virtual.
Dalam Rakor itu pemerintah pusat meminta pemerintah daerah untuk mempercepat penyerapan anggaran APBD tahun 2021.
Dia menjelaskan untuk rata-rata realisasi belanja terhadap anggarannya dari tahun 2011-2020 adalah sebesar 95,9%.
“Sementara untuk realisasi tahun 2020, menurun dibandingkan dengan tahun 2019 akibat pandemi Covid-19. Namun pada tahun 2019, belanja APBD di 2019 naik 2 kali lipat dibanding tahun 2011,” jelasnya.
Menkeu lantas menyampaikan beberapa strategi pertumbuhan ekonomi tahun 2022-2025. Menurutnya, momentum reformasi struktural yang kuat akan mampu menjaga resiliensi ekonomi Indonesia.
“Penerapan pola hidup baru living with endemic, reformasi program perlinsos, pembangunan infrastruktur, pemanfaatan dinamika geopolitik, dan penguatan reformasi struktural,” ujar dia.
Mendagri Tito Karnavian, meminta pemerintah daerah mempercepat realisasi belanja anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun anggaran 2021.
“Percepatan realisasi APBD menjadi salah satu arahan Presiden Joko Widodo belum lama ini. Sama halnya dengan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN),” kata Tito memimpin Rakor itu.