Tito menegaskan, realisasi belanja APBD juga berperan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Pasalnya, belanja daerah menciptakan peredaran uang di masyarakat.
“Dampaknya, daya beli dan konsumsi di tingkat rumah tangga akan meningkat. Selain itu, belanja APBD juga dapat menstimulus pihak swasta yang keuangannya tengah mengalami kontraksi akibat pandemi,” jelas mantan Kapolri.
Belanja Daerah di Bawah 70 Persen
Percepatan realisasi belanja itu juga berkaitan dengan target pertumbuhan ekonomi yang canangkan tumbuh sebesar 5% pada akhir 2021.
“Karena kita tahu bahwa lebih dari Rp700 triliun anggaran dari pemerintah pusat itu transfer ke daerah, dan daerah juga memiliki ruang fiskal dari pendapatan asli daerah maupun dari sumber lainnya yang sesuai dengan undang-undang,” ujar Tito.
Dia meminta kepala daerah agar menggelar rapat koordinasi internal bersama seluruh staf organisasi perangkat daerah. Langkah itu lakukan untuk menyisir berbagai program yang dapat segera realisasikan sesuai aturan.
Rapat koordinasi juga perlu digelar gubernur selaku wakil pemerintah pusat di daerah bersama bupati dan wali kota di wilayahnya masing-masing. Tujuannya untuk mempercepat belanja di lingkungan masing-masing.
Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri mencatat per 19 November 2021, rata-rata persentase realisasi belanja APBD provinsi 2021 sebesar 65,12%. Sedangkan rata-rata persentase realiasi belanja APBD kabupaten sebesar 61,15% dan kota 59,08%. (SNC/RED)