TIAKUR, SENTRALTIMUR.COM – Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) melaksanakan Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang RKPD tahun 2025 di Gedung Serbaguna Tiakur, Kamis (4/4/2024).
Bupati MBD Benyamin Thomas Noach mengatakan, Pemkab MBD akan memasuki RKPD tahun keempat, untuk membahas rencana kerja pemerintah tahun 2025. Dan sesuai perintah undang-undang, bupati dan wakil bupati terpilih periode 2021-2026 memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan pembangunan selama lima tahun.
“Bahwa kemudian ada keputusan pemerintah untuk melaksanakan pemilihan Pilkada serentak tahun 2024, itu merupakan persoalan lain tetapi saat ini pemerintah punya tanggung jawab untuk membahas dan merencanakan pembangunan di tahun 2025,” ujar Benyamin.
Dia menegaskan, tema saat ini adalah percepatan penurunan kemiskinan melalui infrastruktur, peningkatan kualitas SDM dan pengembangan ekonomi berbasis potensi unggulan daerah. Karena itu, Musrenbang ini harus benar-benar memprioritaskan kebutuhan rakyat bukan keinginan rakyat.
“Kita harus memprioritaskan kebutuhan-kebutuhan mendasar rakyat dalam rangka percepatan penurunan angka kemiskinan di MBD. Fokus kita yakni infrastruktur, SDM yang handal dan pengembangan sumber daya lokal sebagai basis pengentasan kemiskinan”, jelasnya.
Angka kemiskinan di MBD tahun demi tahun menurun, dimana awal pemerintahan ini, angka kemiskinan MBD ada di angka 30,20 persen. “Puji syukur saat ini sudah turun diangka sekitar 25 persen dan itu masih jauh dari standar angka kemiskinan nasional,” ujarnya.
Selain itu, dalam penanganan masalah stunting di MBD, semua unsur pemerintah dan stakeholder dalam setiap tingkatan harus terus mendorong penurunan angka stunting. “Kita punya potensi laut yang besar, ikan kita jauh lebih banyak dari penduduk MBD, Kenapa kita tidak makan ikan? Selain itu harus menumbuhkan pangan lokal dan mengonsumsi pangan lokal tersebut,” kata Benyamin.
Dia berharap, setiap aparatur pemerintah terus bekerja maksimal dalam mengentaskan kemiskinan minimal bisa setara dengan angka nasional. Bahkan untuk stunting, dia berharap dapat turun hingga menjadi angka nol.
“Kita punya potensi lokal yang luar biasa yang dapat dikembangkan menjadi sumber pangan kita bahkan lewat PKK dan kelompok-kelompok perempuan, mestinya perlu didorong terus,” harapnya. (MBD)
Ikuti berita sentraltimur.com di Google News