MASOHI, SENTRALTIMUR.COM – Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2024.
Musrenbang dibuka oleh Penjabat Bupati Malteng Muhamat Marasabessy dihadiri pimpinan DPRD, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Malteng, pimpinan OPD, dan camat pada Kamis (6/4/2023).
Marasabessy mengatakan Musrenbang RKPD adalah kelanjutan forum gabungan OPD yang telah dilakukan sebelumnya. Merupakan wadah untuk mempertemukan seluruh pemangku kepentingan dalam melakukan penajaman, penyelarasan dan pembobotan serta menyepakati kebijakan strategis hingga kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024.
Di tahun 2024, kata Marasabessy, akan menghadapi salah satu agenda besar di negara ini. Sebuah proses yang melibatkan seluruh komponen bangsa, sehingga dalam menyusun dokumen perencanaan tahun 2024.
“Selain meningkatkan kesiapan dalam menghadapi pelaksanaan Pemilu, Pilpres, dan Pilkada serentak, juga harus juga memperhitungkan agenda dan proses pelaksanaan kegiatan pembangunan sehingga tidak saling mempengaruhi atau mengganggu,” ujarnya.
Dalam rangka mewujudkan Malteng yang semakin maju, sejahtera, dan berkelanjutan, harus melakukan langkah-langkah perubahan, melalui kerja cepat, kerja cerdas, dan kerja professional. Dengan fokus untuk melaksanakan berbagai program prioritas pembangunan pada tahun 2024, meliputi:
Pertama, penguatan birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang sesuai dengan prinsip good governance dan clean government. Kedua, mendorong terlaksananya One Agency One Innovation, di manasetiap OPD memiliki minimal satu inovasi dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya.
Ketiga, menerapkan nilai-nilai atau core value ASN berakhlak yang merupakan akronim dari ASN yang Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif.
Keempat, penyelarasan dan akselerasi pembangunan yang didukung tim percepatan dari berbagai pakar. Kelima, penanganan stunting, inflasi, dan kemiskinan daerah. Keenam, memprioritaskan pembenahan kondisi sarana dan prasarana wilayah, dan percepatan penanganan konflik sosial masyarakat.