Menurutnya jika putusan MK dan PKPU tersebut diabaikan, konsekuensi hukum siap diterima oleh KPU, dilaporkan ke Bawaslu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). “Ada instrumen negara yang disediakan jika KPU sebagai penyelanggara pemilu tidak melaksanakan perintah dari PKPU itu sendiri yang adalah landasan dalam tahapan pelaksanaan Pemilukada, konsekuensi hukumnya akan diterima,” kata Ulemlem.
Bekas narapidana berlaga di Pilkada bukan hanya di MBD, tapi juga di banyak daerah di Indonesia. “Tidak hanya di MBD di seluruh kabupaten, kota, provisi di Indonesia, KPU harus betul-betul menjalankan apa yang tersurat di dalam PKPU itu. Karena itu menjadi landasan KPU menjalankan tahapan Pilkada,” ujar dia.
Menghindari kasus mantan narapidana maju dalam kontestasi Pilkada, Ulemlem menyarankan partai politik untuk lebih teliti melihat track record atau rekam jejak kandidat yang diusung.
“Kita semua termasuk partai politik punya visi dan misi yang sama terhadap kemajuan bangsa dan negara khususnya kemajuan daerah dan rakyat. Saya sebagai pribadi, tidak bisa mengintervesi partai politik yang memberikan rekomendasi kepada siapa saja, apakah itu dia bukan mantan napi atau mantan napi, kita tidak bisa intervensi,” jelasnya.
“Namun sebaiknya, partai politik dalam memberikan rekomendasi kepada warga negara. Pertama, dilihat latar belakangnya, rekam jejaknya. Misalnya soal kemampuannya, kemudian prestasi, apakah orang ini bersih atau tidak (pernah terjerat pidana korupsi) seperti itu. Jadi jangan sampai partai politik memberikan rekomendasi itu salah orang,” ujar Ulemlem melanjutkan.
Pilkada bukan asal memilih calon kepala daerah, tetapi betul-betul memilih seseorang yang bisa membawa daerah kedepan yang arah dan tujuannya lebih baik. “Bagaimana dia mau membawa daerah ini ke arah lebih baik kalau track record buruk. Kita semua tahu korupsi itu merupakan kejahatan luar biasa yang dapat merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara,” tegasnya.
Sebagai putra daerah MBD, Ulemlem mengingatkan masyarakat di daerah berjuluk Kalwedo, jangan lantaran kedekatan keluarga, satu kelompok, kepentingan politik, satu mata rumah atau hubungan kekerabatan sehingga mengabaikan apa yang sejatinya menjadi tujuan masyarakat memilih pemimpin yang bisa membawa MBD ke arah yang lebih baik.
“Pemimpin yang baik tidak hanya fokus pada pembangunan, tetapi juga memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dan memajukan ekonomi rakyat kedepan,” kata Ulemlem. (ANO)
Ikuti berita sentraltimur.com di Google News