AMBON, SENTRALTIMUR.COM – Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Maluku menyerahkan hasil Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan tahun Publik tahun 2023 kepada Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD).
Penilaian tersebut merupakan hasil survei Ombudsman Maluku, menggunakan metode pengamatan langsung pada objek-objek pelayanan publik terkait ketersediaan standar pelayanan publik berlandaskan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
Hasil penilaian itu diserahkan oleh Ketua Ombudsman RI Perwakilan Maluku Hasan Slamat kepada Bupati MBD Benyamin Thomas Noach di Ambon, Selasa (20/2/2024).
Hasan memberikan apresiasi kepada Pemkab MBD yang telah berupaya maksimal meningkatkan pelayanan publik. “Ombudsman sangat mengapresiasi apa yang dilakukan Bupati MBD. Itu bisa menjadi contoh atau role model bagi kabupaten/kota lain di Maluku, bahwa dari zona merah langsung melejit hampir masuk zona hijau,” sanjung Hasan.
Pemkab MBD memperoleh nilai 75,42 atau zona kuning dengan opini kualitas sedang. Tersisa kurang lebih 2 digit lagi menjadi 78, MBD memasuki zona hijau dengan opini kualitas tinggi. Hasan menguraikan, terdapat tujuh unit layanan lingkup Pemkab MBD yang dinilai tingkat kepatuhan pelayanan publik. Yaitu Puskesmas Tiakur meraih nilai 66,06, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 71,40, Puskesmas Werwaru 71,77, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 77,57. Berikut, Dinas Penanaman Modal dan PTSP 78,81, Dinas Kesehatan 79,30 dan Dinas Sosial PP dan PA 83,07 dengan nilai akhir 75,42 atau kategori C, zona kuning serta opini kualitas sedang.
“Hari ini kita juga memberikan penghargaan khusus bagi tiga OPD, Dinas Sosial PP dan PA, Dinas Kesehatan dan Dinas Penanaman Modal dan PTSP yang memiliki nilai tinggi,” sebut Hasan.
Ombudsman memberikan catatan istimewa bagi Pemda MBD karena ketika pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota di Maluku lain kesulitan dalam memperbaiki websitenya, MBD begitu cepat menyelesaikannya. Bahkan SP4N LAPOR juga sudah berfungsi dan dikelola dengan baik.
Dia berharap perbaikan manajemen pelayanan publik, contoh salah satunya website OPD yang telah baik juga diimbangi dengan program atau kegiatan yang dipublikasi sehingga masyarakat tahu apa yang dikerjakan pemerintah. “Kami juga melihat penilaian masyarakat terhadap pemerintah di MBD dan hasilnya masyarakat sangat puas dan memberi apresiasi kepada Pemda MBD saat ini. Semoga ke depan MBD lebih baik lagi dan ada perbaikan-perbaikan yang signifikan,” harap Hasan.
Bupati MBD Benyamin Thomas Noach mengatakan, Ombudsman RI Perwakilan Maluku telah memberikan hasil penilaian tingkat kepatuhan pelayanan publik dari zona merah menjadi kuning, namun ada tiga OPD yang hijau.
Noach memberikan apresiasi yang tinggi kepada Ombudsman yang telah memberikan pendampingan, arahan dan petunjuk bagi Pemkab MBD untuk perbaikan yang lebih baik. “Selain pendampingan Ombudsman, kami juga ingin menyampaikan terima kasih bagi ASN lingkup Pemkab MBD yang telah bekerja keras dan melakukan perbaikan-perbaikan dalam rangka peningkatan pelayanan bagi masyarakat,” kata bupati.
Dia berharap peningkatan kualitas pelayanan publik terus dilakukan sehingga masyarakat benar-benar dapat merasakan kehadiran pemerintah. (MBD)
Ikuti berita sentraltimur.com di Google News