Dia menegaskan pembebasan tugasan Murad sebagai Ketua DPD PDIP Maluku telah melalui mekanisme organisasi. “Pak Murad Ismail menunjukkan sikapnya yang tidak terpuji. Sebab ketika Pak Djarot Syaiful Hidayat dan Pak Komarudin Watubun melakukan klarifikasi, tiba-tiba Pak Murad menunjukkan sikap emosional. Sikap tersebut jauh dari karakter seorang pemimpin yang bijak dalam menyelesaikan permasalahan,” kata Sadarestuwati.
Sementara itu, Ketua DPP PDIP Bidang Perempuan Sri Rahayu juga sangat menyayangkan sikap Murad yang lebih mengedepankan kepentingan keluarga, khususnya isterinya sendiri, daripada kepentingan rakyat.
“Sebagai gubernur yang diusung oleh PDI Perjuangan seharusnya Pak Murad lebih mengedepankan kepentingan rakyat, bangsa, dan negara. PDI Perjuangan memiliki aturan partai bahwa suami istri tidak boleh berbeda partai. Tetapi ternyata Pak Murad malah menunjukkan sikap emosional di hadapan Pak Djarot Syaiful Hidayat yang dikenal sebagai sosok yang santun, sosok pendengar, dan selalu mencari solusi dengan cara musyawarah,” kata Sri.
Atas sikap Murad yang emosional, ketika DPP PDIP memberikan laporan kepada Ketua Umum Megawati Soekarnoputr. Menurut Siri, arahan Megawati sangat tegas bahwa seluruh kader PDIP wajib menjaga disiplin partai dan juga mematuhi peraturan partai.
Apa yang terjadi di Maluku kata Sri, menjadi pelajaran penting, bagaimana setiap kader PDIP agar bisa menjaga perilaku, bersikap santun, namun tegas dan kokoh di dalan membela rakyat kecil.
“Partai dibangun atas keteguhan dalam ideologi dan disiplin kader. Atas dasar hal tersebut, maka partai mengambil keputusan membebas tugaskan Pak Murad Ismail dari jabatan sebagai Ketua DPD PDI Perjuangan.
Jabatan yang ditinggalkan Murad kini ditempati Ketua DPRD Maluku Benhur George Watubun yang resmi ditunjuk sebagai Ketua DPD PDIP Maluku. Benhur sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris DPD PDIP Maluku.
Sedangkan posisi Sekretaris diisi oleh Mercy Barends, anggota DPR RI yang sebelumnya menjabat Wakil Ketua DPD PDIP Maluku. (CNN/ADI/RED)