Pencopotan Wahid tidak hanya memunculkan pergolakan di DPW PAN Maluku tapi juga DPP PAN. “DPP itu ada gejolak, ada yang setuju (Wahid diganti) dan ada yang tidak setuju. Yang setuju ini kan pragmatis, yang tidak setuju ini yang menjalankan konstitusi. Mereka taat dan tunduk pada konstitusi dan berpandangan bahwa ini pelanggaran terhadap konstitusi,” tegas Halil.
Dia menegaskan DPW PAN Maluku kepemimpinan Wahid menolak kepengurusan Widya karena bertentangan dengan aturan partai. “Orang-orang (Widya cs) ini tidak menghargai proses. Seorang yang menjadi kader di PAN itu harus melalui mekanisme partai,” sentil dia.
Halil tegaskan untuk menjadi kader PAN wajib mengikuti latihan dasar kepemimpinan dan menjadi kader selama lima tahun.
“Jangan karena sudah punya kartu anggota dia merasa sebagai kader. Dia (Widya cs) ini bukan kader dan juga bukan pengurus DPW PAN Maluku. Itu ada yang dari Golkar (Haeruddin Tuarita) tiba-tiba ditunjuk sebagai sekretaris DPW PAN Maluku. Ini merusak mekanisme dan AD/ART partai,” kecam Halil.
Sementara itu, Wahid Laitupa yang dihubungi belum merespons telepon dan pesan Whatsapp yang dilayangkan sentraltimur.com.
Namun di unggahan status aplikasi Whatsapp, eks anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah ini menuliskan; sepahit apapun tetap kujadikan sebagai pengobatan diri, sabar dan ikhlas selalu kujadikan sebagai sumber hidupku, Allah Maha Besar.
Status ini terpantau diposting Sabtu (25/5/2024) pukul 22.51 WIT, setelah beredar berita pencopotan Wahid dari kursi ketua DPW PAN Maluku. (MAN)
Ikuti berita sentraltimur.com di Google News