banner 728x250

Pelayanan Publik Zona Merah, Ombudsman RI ‘Awasi’ Maluku

  • Bagikan
PELAYANAN PUBLIK
Kantor Ombudsman RI di Jakarta. (FOTO: ISTIMEWA)
banner 468x60

AMBON, SENTRALTIMUR.COM – Ombudsman RI akan meninjau sistem pelayanan publik di Maluku. Kunjungan itu sehubungan dengan hasil terakhir survei kepatuhan pelayanan publik daerah itu masih zona merah.

“Ombudsman RI pada 4 Oktober 2021 akan  meninjau langsung kondisi pelayanan publik di Maluku selama beberapa hari,” kata Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Maluku,  Hasan Slamat, Jumat (1/10/2021).

Komisioner Ombudsman RI, Johanes Widijantoro akan melakukan peninjauan. Karena hasil survei lembaga pengawas tersebut pada 2019, Maluku berada pada posisi terakhir soal kepatuhan pelayanan publik.

BACA JUGA:

Dua Anggota Polres Aru Dipecat, Kasusnya Terlantarkan Istri dan Desersi – sentraltimur.com

AMAN Tanggapi Persoalan Masyarakat Adat Flores – Lembata – kliktimes.com

Johanes akan bertemu Gubernur Maluku Murad Ismail membicarakan upaya peningkatan pelayanan terhadap masyarakat, dan mengunjungi Lapas Kelas IIA Ambon.

Kunjungan ke Lapas untuk memastikan pelayanan terhadap hak-hak tahanan sudah terpenuhi. Dan tidak terjadi diskriminasi dalam pelayanan, termasuk rasio tahanan dalam satu kamar kurungan.

“Sudah sepekan kami mengirimkan surat untuk meminta waktu agar komisioner Ombudsman RI bisa bertemu dengan gubernur. Tetapi hingga kini belum ada kabar dari Plh Sekda Maluk, Sadli Ie,” kata Hasan.

Menurutnya hasil survei kepatuhan pelayanan publik menjadi indikator pemenuhan pelayanan terhadap masyarakat di suatu daerah. Saat ini Maluku menjadi satu-satunya provinsi di Indonesia yang masih zona merah.

Karena pandemi COVID-19, survei tersebut sempat terhenti dan kembali dilanjutkan pada 2021. Hasilnya dijadwalkan rilis pada Desember mendatang.

Ombudsman, kata Hasan, berupaya mendorong pemerintah melakukan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Salah satunya dengan melibatkan perguruan tinggi di daerah, yakni Universitas Pattimura dan Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Ambon.

“Kami juga akan melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan Unpatti dan IAKN. MoU ini untuk mendoronng keterbukaan informasi publik dan berbagi informasi lainnya,” kata Hasan. (ANT/RED)

  • Bagikan