AMBON, SENTRALTIMUR.COM – Pembahasan dan penetapan APBD menjadi tantangan terbesar DPRD Provinsi Maluku.
Lambannya pembahasan APBD perubahan maupun APBD murni hingga ditetapkan akan berdampak luas pada kepentingan masyarakat.
“Menjadi tantangan terbesar kita adalah, menyelesaikan APBD baik itu perubahan anggaran dan juga APBD induk atau murni,” kata Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku Abdullah Asis Sangkala, Jumat (23/9/2022).
Pasalnya, dalam APBD berisi pagu belanja pemerintah daerah untuk mengatasi inflasi dan pembangunan. Dan mengatasi pelbagai masalah yang dipicu kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan sebagainya.
“Kita juga meminta atensi dari seluruh anggota DPRD terkait kelangkaan BBM. Karena kenaikan harga BBM ini sangat berpengaruh pada perekonomian masyarakat. Kita (sudah) susah, malah semakin susah lagi,” kata ketua DPW PKS Maluku ini.
Asis melihat adanya kejanggalan seiring kenaikan harga BBM subsidi, karena minyak tanah yang tidak mengalami perubahan harga masih langka sehingga dikeluhkan masyarakat. Mengatasi kelangkaan itu, dia berharap segera disikapi serius oleh pemerintah dan Pertamina.
“Kelangkaan minyak tanah ini harus ditindaklanjuti oleh pemerintah. Untuk itu, kami meminta komisi terkait segera menuntaskan masalah ini bersama mitra-mitra terkait,” desaknya. (ADI)