Adapun visi-misi Pemkab MBD, yakni terwujudnya MBD yang sejahtera, mandiri, berdaya saing berbasis sumber daya lokal dan berdaulat berdasarkan kearifan lokal dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia berlandaskan Bineka Tunggal Ika.
Ubro menjelaskan, pembangunan pasar ikan higienis memerlukan penandatanganan berita acara pembongkaran. Sebab, lahan yang digunakan untuk pembangunan pasar ikan higienis merupakan lahan pasar lama yang masih terdapat bangunan pasar milik daerah.
Untuk selanjutnya, kata Ubro, lahan tersebut diserahkan kepada Kementerian KP dan dipergunakan sebagai pembangunan pasar ikan higienis. “Sebelum pasar ikan higienis dibangun, perlu diketahui bahwa dalam lokasi ini terdapat bangunan-bangunan milik pemerintah daerah (pemda) yang harus dihapuskan dari aset daerah,” tutur Ubro.
Berkaitan dengan itu, lanjut dia, akan dilakukan penandatanganan berita acara pembongkaran bangunan milik aset pemda. Adapun tujuannya guna memastikan bahwa lokasi pasar ini telah diserahkan kepada pemerintah pusat, melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk dilakukan pembangunan.
Ubro berharap, pembangunan pasar ikan higienis dapat memberikan dorongan terhadap percepatan pembangunan ekonomi daerah serta kesempatan kerja bagi masyarakat dalam meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan. “Oleh karena itu perlu dukungan semua pihak dalam pembangunan pasar ikan higienis ini,” jelasnya.
Dalam kegiatan tersebut juga hadir Kapolres MBD, AKBP Pulung Wietono, Komandan Distrik Militer 1511/Pulau Moa Letkol Infanteri (Inf) Galih Perkasa, Kepala Kejaksaan Negeri MBD Rudi Hartoko, dan Wakil Ketua DPRD MBD Ever Moses.
Selain mereka, hadir pula Penjabat Sekretaris Daerah MBD OHY Kuara, para Staf Ahli Bupati dan Asisten Sekretariat Daerah, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah, Camat Moa serta Perwakilan PT Kurnia Alam Sentosa dan PT Arsimekon Tata Graha selaku penyedia pembangunan Pasar Ikan Higienis. (ADI)