banner 728x250

Pemda Malra Serahkan Bantuan Transportasi Angkutan Pedesaan

  • Bagikan
ANGKUTAN PEDESAAN
banner 468x60

LANGGUR, SENTRALTIMUR.COM – Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara (Malra) menyerahkan bantuan transportasi darat Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang transportasi pedesaan tahun anggaran 2024.

Bantuan diserahkan oleh Penjabat Bupati Malra Jasmono kepada ohoi/kelompok penerima manfaat, yaitu Ohoirenan, Fangamas, Tamangil Nuhuten, Holay, Banda Efruan, dan Ohoi Waur. Bantuan armada transportasi ini diserahkan di di halaman kantor bupati Malra, Selasa (15/10/2024).

Jasmono mengatakan bantuan transportasi angkutan pedesaan ini merupakan bantuan hibah yang bersumber dari DAK fisik bidang transportasi pedesaan yang dikelola oleh Dinas Perhubungan Malra.

Total anggaran yang dialokasikan sebesar Rp2,4 miliar untuk pengadaan enam unit mobil pedesaan. Bantuan angkutan pedesaan ini akan dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa di enam ohoi penerima manfaat tersebut.

Baca juga :  Sengketa Pilkada Malteng, Pj Bupati Disebut Terlibat Pemenangan Paslon Ozan-Mario

“Pengelolaan angkutan pedesaan sesuai amanat Peraturan Presiden No. 57 Tahun 2024 tentang petunjuk teknis Dana Alokasi Kusus fisik dikelola oleh Badan Usaha Milik Ohoi dan kelompok penerima manfaat yang sudah dibentuk,” ujar Jasmono.

Jasmono menjelaskan beberapa hal yang harus diperhatikan terkait dengan penyerahan bantuan hibah transportasi pedesaan ini untuk mendukung prioritas pembangunan nasional II pada agenda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024.

Hal ini berkaitan dengan pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan melalui penyediaan sarana dan prasarana transportasi. “Maluku Tenggara masuk dalam daerah yang memiliki karakteristik kepulauan sehingga untuk mempercepat proses pembangunan kita harus membuka aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah,” katanya.

Baca juga :  Sengketa Pilkada Malteng, Pj Bupati Disebut Terlibat Pemenangan Paslon Ozan-Mario

Dengan tersedianya aksesibilitas dan konektivitas antar pulau, dapat memperlancar fasilitas pelayanan dasar, mempermudah proses produksi dan distribusi sektor ekonomi, pengembangan pariwisata lokal, dan mempermudah urusan administrasi pemerintahan. “Ini akan berdampak pada percepatan pertumbuhan ekonomi dan terciptanya pemerataan pembangunan nasional,” jelasnya. (ADI)

Ikuti berita sentraltimur.com di Google News 

  • Bagikan