AMBON, SENTRALTIMUR.COM – Pemerintah Provinsi Maluku kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LPKD) tahun anggaran 2021.
Bahkan raihan WTP ini diraih tiga kali berturut-turut. Namun, ada beberapa catatan yang mesti diperbaiki. ”Oleh karenannya diharapkan pada waktu mendatang perencanaan lebih efektif dan efisien. Pengawasan internal melalui BPKP tetap harus dilaksanakan sebaik-baiknya. Dengan begitu pada akhir tahun anggaran di mana audit BPK akan datang kita bisa mendapatkan WTP keempat kali,” kata Ketua DPRD Maluku Lucky Wattimury, Senin (30/5/2022).
Tindaklanjuti Catatan BPK
Tiga temuan BPK RI dalam LKPD Maluku, yaitu pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) belum memadai, pembayaran belanja perjalanan dinas dibayarkan melebihi ketentuan, dan pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah belum memadai.
“Kami tentu akan melaksanakan fungsi pengawasan dengan mempelajari hasil audit BPK. Dan dari sana apa pertimbangan kita atau apa pikiran kita yang bisa disampaikan ke Pemda. Dalam rangka memperbaiki atau memperhatikan tiga catatan dari hasil audit BPK tersebut,” jelasnya.