Sesuai Peraturan Pemerintah RI Nomor 18 Tahun 2018 tentang kerja sama daerah pasal 1 ayat 2 disebutkan, kerja sama daerah dengan daerah lain merupakan usaha bersama yang dilakukan daerah dengan daerah lain dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
Selanjutnya pada pasal 3 ayat 1 dan 2 disebutkan kerja sama wajib dilaksanakan oleh kedua daerah atau lebih daerah yang berbatasan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang memiliki eksternal lintas daerah dan penyediaan pelayanan publik yang lebih efisien jika dikelola Bersama.
“Hadirnya regulasi ini membawa perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satunya adalah ruang dan kesemptan bagi pemerintah daerah untuk melakukan urusan otonom daerah masing-masing sebagai wajud dari proses pelaksanaan pemerintahan di daerah,” paparnya.
Penandatanganan MoU ini ujar Safitri, menjadi landasan hukum yang menjamin adanya kepastian bagi Pemda Bursel dan Pemda Buru melalui OPD mengambil langkah kerja sama sesuai dengan tugas pokok masing-masing fungsi utama ASN, yaitu menjamin eksistensi pemerintahan guna mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sesuai amanat UUD 1945.
“Dengan kerja sama ini kedua kabupaten dapat bersinergi memanfaatkan potensi-potensi daerah yang ada sehingga dapat dimanfaatkan dan dikelola dengan baik,” kata Safitri.
Penandatanganan MoU, Safitri didampingi Wakil Bupati Gerson Selsily, Sekda Iskandar Walla, Asisten I Ahmad Sahubawa, Asisten II Ibrahim Banda dan pimpinan OPD lingkup Pemkab Bursel. Hadir pula pimpinan dan anggota DPRD Bursel.
Sementara Penjabat Bupati Buru Djalaludin Salampessy hadir bersama Staf Ahli Mansur Mamulati, Asisten I Masri Bugis dan sejumlah pimpinan OPD Pemkab Buru. (ANO)