MASOHI, SENTRALTIMUR.COM – Pemerintah kabupaten Maluku Tengah akan melakukan redistribusi guru dan tenaga kesehatan untuk mengoptimalkan pelayanan kesehatan dan pendidikan pada wilayah-wilayah yang jauh dari layanan kesehatan dan pendidikan.
Demikian disampaikan Penjabat Bupati Maluku Tengah Rakib Sahubawa dalam rapat paripurna DPRD tentang Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) APBD Perubahan tahun anggaran 2023, Senin (25/9/2023).
Selama ini Malteng banyak kehilangan kesempatan untuk mendapatkan tambahan tenaga ASN baik pada kesehatan maupun pendidikan karena distribusi yang tidak merata sehingga dihentikan oleh pemerintah pusat.
Kebijakan yang diambil oleh Sahubawa adalah melakukan redistribusi tenaga guru dan tenaga kesehatan (Nakes) lewat mobile medical service dan mobile teacher, yaitu pemindahan secara regular selama tiga bulan pada sekolah atau puskesmas yang jauh dari pusat perkotaan.
Pemda Malteng berencana meningkatkan kesejahteraan bagi aparatur dengan menaikkan insentif bagi para Nakes dan guru non ASN dan non PPPK, kepala pemerintahan negeri dan RT guna menunjang peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
Selain itu, program santunan yang akan diberikan kepada kaum dhuafa yang mengalami musibah. Selain diberi santunan, pemerintah juga menyediakan mobil untuk mengantar jenazah dari rumah sakit ke rumah duka dan dari rumah duka ke tempat pemakaman secara gratis.
“Setiap orang harus bisa dan mampu mendobrak rutinitas demi meningkatkan produktivitas yang menjadi prioritas bersama sehingga apa yang dilakukan bukan lagi berorientasi pada proses kerja tetapi harus berorientasi pada hasil yang nyata dan dampak pada perubahan reformasi birokrasi umum berdampak bagi reformasi pembangunan nasional,” kata Sahubawa. (ANO)
Ikuti berita sentraltimur.com di Google News