TIAKUR, SENTRALTIMUR.COM – Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Perwakilan Maluku atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) MBD tahun anggaran 2022.
Hal itu merupakan WTP yang didapatkan Pemkab MBD empat tahun berturut-turut. Tercatat dua kali diraih pada masa kepemimpinan Bupati Benyamin Thomas Noach pada sisa masa periode 2016-2021. Dua dua kali beruntun pada pemerintahan Benyamin bersama Agustinus L. Kilikily sebagai Bupati dan Wakil Bupati MBD periode 2020-2025.
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LKPD Pemkab MBD disampaikan langsung oleh Ketua BPK Perwakilan Maluku Hery Purwanto kepada Bupati Benyamin Noach dan Ketua DPRD MBD Petrus A. Tunay di Ambon, Senin (15/5/2023).
Bupati mengatakan opini WTP yang diraih ini menunjukkan LKPD Pemkab MBD pada tahun 2022 telah disajikan secara jujur, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah yang berlaku di Indonesia.
Dia menyampaikan rasa syukur atas capaian opini WTP tahun anggaran 2022. Benyamin me ngungkapkan terima kasih dan apresiasi kepada jajaran Pemkab MBD atas kerja keras selama ini hingga pencapaian pengelolaan anggaran, kinerja, akuntabel dan transparan.
“Pencapaian opini WTP ini bukanlah sebuah prestasi tetapi sebuah kewajiban atau keharusan dalam pengelolaan keuangan yang baik dan benar dengan penyajian laporan yang wajar. Hal ini juga tidak terlepas dari hasil kerja dari seluruh aparatur dan dukungan masyarakat MBD,” jelas politisi PDIP ini.
Dia berharap, semua catatan dan koreksi yang menjadi rekomendasi BPK menjadi perhatian bersama dalam rangka perbaikan untuk menjadi yang lebih baik lagi. “Ada sejumlah catatan yang disampaikan Ketua BPK RI Perwakilan Maluku untuk segera ditindaklanjuti dengan tetap membangun koordinasi dan komunikasi dengan BPK,” katanya dikutip dari laman news.malukubaratdayakab.go.id.
Sementara itu, Ketua DPRD MBD Petrus A. Tunay memberikan apresiasi dan terima kasih atas dukungan dan kerjasama sehingga Pemkab MBD dapat meraih opini WTP. “Atas nama rakyat dan Pemkab MBD, kami memberikan apresiasi kepada semua proses yang telah dilaksanakan terutama bagi ASN Pemkab MBD yang telah bekerja maksimal,” kata Petrus.
Dia berharap, catatan poin rekomendasi yang disampaikan BPK Maluku dalam LHP LKPD dapat segera ditindaklanjuti oleh Pemda MBD. DPRD akan membentuk panitia khusus untuk mengawasi dan mendalami rekomendasi LHP guna memastikan pelaksanaan keuangan di daerah dilaksanakan sebaik mungkin sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Kepala BPK RI Perwakilan Maluku Hery Purwanto dalam arahannya menyampaikan apresiasi atas seluruh kerjasama sehingga tahapan pemeriksaan hingga penyerahan LHP dapat berjalan dengan baik. “Semua tahapan pemeriksaan telah berjalan dengan baik dan hari ini MBD dapat menerima LHP LKPD dengan predikat WTP,” kata Hery.
Menurutnya sejumlah catatan rekomendasi yang harus ditindaklanjuti Pemkab MBD sesuai dengan batas waktu yang ditentukan undang-undang sehingga tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.
Dia berharap koordinasi dan komunikasi dapat terus dibangun dengan baik sehingga catatan rekomendasi dapat diselesaikan. (ADI)