Sebelum lahan tersebut ditinjau Kementerian Sosial, Wattimena menginstruksikan Dinas PUPR SBT menyiapkan akses masuk ke lokasi lahan. “Ketika dari Kemensos datang lokasi sudah bersih dan bisa merekomendasikan pembangunan Sekolah Rakyat di lokasi ini,” tukas Wattimena.
Dia berharap pembangunan Sekolah Rakyat terealisasi di SBT dan dirasakan manfaatnya bagi generasi muda.
Plt Kepala Dinas Sosial SBT Sudir Rumanama menyebutkan untuk pembangunan Sekolah Rakyat disiapkan lahan seluas delapan hektare. Enam hektare diantaranya sudah bersertifikat, sedangkan sisanya masih dalam proses pengalihan dari Pengadilan Agama ke Pemda SBT.
Setelah memastikan lokasi lahan, Satker PPS melakukan pengukuran lahan sekitar dua hari. Hasil pengukuran lahan akan disampaikan ke Kemensos. “Setelah data kita sampaikan, Kemensos akan datang ke lokasi melakukan uji kelayakan,” jelasnya.
Sementara itu, Perwakilan Satker PPS Maluku, Devi mengatakan lahan yang disiapkan harus clear and clean atau jelas dan tidak bermasalah. “Poin verifikasinya apakah lahan ini hak milik, ada sertifikatnya dan tak sengketa itu sudah pasti,” katanya.
Verifikasi juga dilakukan dengan melihat dampak lingkungan dan sosial terhadap lingkungan setempat. Pembangunan Sekolah Rakyat tidak boleh menyalahi rencana tata ruang wilayah (RTRW) daerah setempat. “Program Sekolah Rakyat ini yang harus diperhatikan meliputi ketersediaan air bersih, listrik, saluran drainase serta elevasi lahan atau ketinggian dan kontur tanah,” ujar Devi.
Tentang Sekolah Rakyat
Sekolah Rakyat didirikan sebagai upaya pemerintah memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan. Program ini ditujukan untuk anak-anak yang berasal dari keluarga yang termasuk dalam miskin dan miskin ekstrim berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Sekolah Rakyat dirancang sebagai sekolah berasrama untuk memastikan para siswa mendapatkan pendidikan dan pengasuhan yang optimal. Fasilitas yang disediakan mencakup asrama bagi siswa dan guru serta ruang kelas yang dilengkapi dengan sarana belajar modern.