AMBON, SENTRALTIMUR.COM – Pemerintah Provinsi Maluku didesak menyerahkan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan ke DPRD Maluku.
Ketua DPRD Maluku Benhur George Watubun mengatakan, pihaknya sementara berkoordinasi dengan Pemprov untuk menyampaikan rancangan APBD Perubahan. ”Silahkan tanya kepada Sekda Maluku. Kita berharap anggaran Pemilu 2024 dimasukan dalam APBD Perubahan 2023 maupun APBD murni 2024,” kata Watubun kepada wartawan, Rabu (20/9/2023).
Dia khaatir jika RAPBD-P tak diusulkan maka akan mubazir. ”Kami sudah menyurati Pemprov sebanyak tiga kali. Kita berharap RAPBD-P segera diserahkan dan dibahas bersama,” tegas ketua DPD PDIP Maluku ini.
Pemda dan DPRD menetapkan APBD murni maupun Perubahan. ”Dalam aturan menjelaskan APBD-P merupakan suatu yang wajib, sehingga tidak ada sanksi jika tidak diajukan ke DPRD,” ujarnya.
Hanya saja, lanjut dia, ada pengecualian terkait hal tertentu. Watubun mencontohkan, terjadi pergeseran unit organisasi dan juga anggaran yang begitu besar. “Contohnya anggaran pemilu, itu belum dianggarkan. Tentu terjadi pergeseran dan pasti ada korban di banyak unit kerja. Korban artinya bisa direvisi atau terjadi pergeseran berarti RAPBD-P wajib diajukan ke dewan,” tegasnya.
Watubun menegaskan, APBD-P merupakan sesuatu yang tidak wajib, namun wajib adalah pergeseran unit kerja organisasi dan kepentingan untuk melihat hal yang lebih penting dan urgen demi kepentingan daerah atau negara. ”Apalagi ini terkait dana Pemilu. Pemilu itu ada 3 komponen utama. KPU, Bawaslu, dan TNI/Polri,” tandasnya.
Menurutnya keamanan itu penting, jika alokasi anggaranya masuk di APBD-P. ”Karena itu saya harapkan sikap konsistensi dan pro aktif dari Pemda. Waktu boleh singkat tapi kita harus menuntaskanya. Ini dilakukan demi orang banyak. Itu toleransi yang diberikan oleh DPRD Maluku,” kata Watubun. (ANO)
Ikuti berita sentraltimur.com di Google News