Menurut Barnabas, dengan demikian defisit pada Raperda tentang APBD Maluku tahun 2022 sebesar Rp21,22 miliar tertutupi oleh pembiayaan netto. “Sehingga sisa lebih pembiayaan anggaran tahun 2022 menjadi nihil,” kata mantan bupati Maluku Barat Daya ini.
Ketua DPRD Maluku Lucky Wattimury menjelaskan, penyusunan APBD harus sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan. Hal itu menjadi kewenangan daerah serta kemampuan pendapatan daerah. Dan mempedomani KUA dan PPAS berdasarkan pada rencana kerja Pemda.
Tandatangani KUA – PPAS
Lucky katakan, rangkaian proses penyusunan APBD tahun anggaran 2022, maka pada 3 Desember 2021, pimpinan DPRD bersama Pemprov Maluku telah menandatangani nota kesepakatan KUA dan PPAS tahun 2022. “Itu merupakan tahapan awal dalam proses penyusunan APBD provinsi,” ujar politisi PDIP ini.
Kesepakatan tersebut lanjut Lucky, menjadi dasar untuk memasuki tahapan lanjutan yang laksanakan saat ini berupa penyampaian nota keuangan dan Raperda APBD untuk dibahas dan mendapatkan persetujuan bersama.
Berikut beberapa kesempatan penting dalam KUA dan PPAS yang perlu mendapatkan perhatian bersama untuk menjadi dasar dalam pembahasan RAPBD 2022.
Menjadi perhatian bersama DPRD dan Pemprov Maluku antara lain memprioritaskan anggaran dalam rangka mengatasi kemiskinan ekstrem di Maluku. Peningkatan program pemberdayaan masyarakat, peningkatan upah guru kontrak yang bersumber dari APBD provinsi.
Selanjutnya program dan kegiatan yang sangat penting serta prioritas. Berupa pengalihan anggaran sejumlah OPD untuk memfasilitasi beberapa program. (ANO)