banner 728x250

Pemprov Raih WTP, DPRD Maluku Gelar Rapat Paripurna

  • Bagikan
DPRD PARIPURNA
banner 468x60

AMBON, SENTRALTIMUR.COM – DPRD Maluku menggelar rapat paripurna dalam rangka penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas laporan keuangan pemerintah daerah provinsi Maluku tahun anggaran 2022.

Rapat paripurna digelar di DPRD Maluku, pada Selasa (23/5/2023). Ketua DPRD Maluku Benhur George Watubun mengatakan empat kali berturut-turut memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualiann (WTP) berdasarkan hasil pemeriksaan BPK terhadap laporan keuangan Pemprov Maluku tahun anggaran 2022.

“Tahun 2019, 2020, 2021 dan 2022 Pemprpv Maluku mampu memperoleh penilaian opini dari BPK yaitu Wajar Tanpa Pengecualian. Itu berarti bahwa laporan keuangan dibuat berdasarkan bukti-bukti dan dianggap telah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan,” kata Benhur.

Benhur menyampaikan terima kasih kepada BPK RI Perwakilan Maluku atas kerjasama yang terbina selama ini, dan diharapkan bisa ditingkatkan lagi pada masa mendatang.

Sementara itu, Wakil Gubernur Maluku Barnabas Orno menyampaikan untuk memenuhi kewajiban konstitusional sesuai amanat Pasal 56 ayat 3 UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan pasal 191 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemprov Maluku telah menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun anggaran 2022, kepada BPK

“Setelah melewati proses pemeriksaan, hari ini Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Maluku mendapat opini Wajar Tanpa Pengeculian atau dinilai telah memenuhi prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik. Capain ini adalah untuk keempat kalinya secara berturut-turut dari tahun 2019-2022 yang dicapai pada masa pemerintahan 2019-2024,” ujarnya.

Pemprov Maluku akan segera menindaklanjuti rencana aksi atas rekomendasi laporan hasil pemeriksaan tersebut sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan. Menurutnya dibutuhkan komitmen bersama dan konsistensi dari seluruh pemangku kebijakan untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan, dari yang lebih baik ke depan, secara transparan dan akuntabel.

  • Bagikan