AMBON, SENTRALTIMUR.COM – Proyeksi penurunan pendapatan pada APBD 2026 membuat Komisi III DPRD Maluku mendesak Pemerintah Provinsi Maluku memusatkan perhatian pada pemenuhan layanan dasar.
Komisi III menilai tekanan fiskal yang semakin kuat dapat mengganggu kualitas pelayanan publik jika pemerintah tidak melakukan penyesuaian kebijakan sejak tahap perencanaan.
Anggota Komisi III DPRD Maluku, Halimun Saulatu menyebutkan pendapatan daerah pada 2025 mencapai Rp 3,1 triliun diperkirakan anjlok menjadi sekitar Rp 2,4 triliun pada 2026.
Penurunan signifikan ini berdampak langsung pada penyusunan pagu anggaran setiap organisasi perangkat daerah (OPD). “Ketika pendapatan turun, otomatis pagu OPD ikut menurun. Tapi pelayanan dasar tidak boleh dikorbankan. Itu harus tetap menjadi prioritas. Karena itu OPD wajib melakukan reorientasi program,” tegas Halimun kepada pewarta di Gedung DPRD Maluku, Rabu (19/11/2025).
Dalam situasi fiskal yang semakin ketat, dia menekankan strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus menjadi fokus utama Pemprov.
Peran badan usaha milik daerah (BUMD) seperti BPDM, Pancakarya, dan Maluku Energi yang dinilai belum optimal memberikan kontribusi nyata. “BUMD tidak boleh menjadi beban. Mereka harus menunjukkan kinerja konkret. Tidak ada lagi alasan meminta penyertaan modal kalau kontribusinya belum jelas,” ujarnya.
Ketua Fraksi Demokrat itu menilai besarnya beban belanja daerah membuka opsi kembali kepada skema pinjaman untuk mendukung pencapaian visi-misi gubernur. “Kalau hanya mengandalkan anggaran yang ada, visi-misi gubernur jelas tidak akan berjalan. Karena itu opsi pinjaman patut dipertimbangkan,” ujarnya.
Meski demikian, dia mengingatkan agar Pemprov menelaah pengalaman sebelumnya terkait pinjaman ke PT SMI. Setiap proyek yang dibiayai lewat pinjaman harus terukur, memberi manfaat, dan tidak hanya berfokus pada satu dinas tertentu.
Menurutnya program di OPD seperti Dinas perhubungan, pertanian, perikanan, kehutanan hingga kesehatan harus ikut mendapat perhatian apabila berpotensi meningkatkan pelayanan publik maupun kontribusi PAD.