AMBON, SENTRALTIMUR.COM – Komisi II DPRD Maluku menemukan sejumlah permasalahan saat melakukan pengawasan di kabupaten Kepulauan Aru.
“Beberapa keluhan dikemukakan kelompok masyarakat nelayan dan kelompok tani di Aru,” kata Anggota Komisi II DPRD Maluku Halimun Saulatu, Jumat (17/6/2022).
Temuan itu ungkap dia, yakni keluhan dari kelompok nelayan yang mengeluh sulitnya mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar.
Hal itu disebabkan Aru tidak memiliki stasiun pengisian bahan bakar nelayan (SPBN). Akibatnya nelayan sulit mendapatkan BBM jenis solar untuk melaut.
Kondisi tersebut dipengaruhi juga aturan PT Pertamina yang melarang pembelian BBM jenis Pertalite menggunakan jerigen. Larangan ini berlaku di semua Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).
Karena itu Komisi II mendesak Dinas Perikanan Aru secepatnya mencarikan solusi, sehingga pengambilan bisa dilakukan dari SPBU di daerah tersebut.
Sementara itu, dari kelompok tani, terkait inflasi untuk komoditas cabai yang melonjak signifikan. Dan sulitnya pasokan bawang bagi kabupaten kepulauan Aru.
Mengatasi masalah itu, kata Halimun, Komisi II meminta Dinas Perindustrian dan Perdagangan mengendalikan harga dan memastikan ketersediaan pasokan bawang agar masyarakat mendapat kemudahan. (ADI)