MASOHI, SENTRALTIMUR.COM – Terobosan dan inovasi terus dilakukan Penjabat Bupati Maluku Tengah Muhamat Marasabessy.
Sektor keamanan jadi fokus Marasabessy. Usai mendamaikan warga Pelauw dan Kariu, Kecamatan Pulau Haruku, pelbagai terobosan terus dilakukan untuk menimalisir konflik antar warga.
Meski sejumlah desa dan negeri di daerah itu sudah hidup berdampingan dan merajut kebersamaan, namun potensi konflik antar warga di bumi Pamahanunusa ini masuk kategori rawan dan berpotensi terjadi.
Mencegah konflik antar warga, Marasabessy menginisiasi pembentukan Badan Penanganan Konflik (BPK). Rencananya, BPK dibentuk di setiap desa/negeri yang masuk kategori rawan konflik. ”Kita sementara cari format dan formulasi agar BPK dalam waktu dekat dibentuk,” kata Marasabessy ketika silaturahmi Idul Fitri bersama Dandim 1504 Ambon, Letkol Tengku Sony, Selasa (24/4/2023).
Marasabessy didampingi Kapolresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease Kombes Pol. Raja Arthur Lumongga Simamora dan Raja Kailolo M.Ali Ohorela.
Kepengurusan BPK akan melibatkan warga yang terlibat langsung dan tidak terlibat langsung ketika bentrok antarwarga terjadi. ”Kita rekrut mereka di setiap negeri dan desa. Kita libatkan mereka. Tentu tugasnya ikut terlibat langsung menimalisir konflik antar warga,” kata Marasabessy.
Setiap pengurus atau anggota BPK akan difalitasi Pemkab Malteng. Salah satunya diberikan atribut, sarana dan prasarana lainya. ”Kita akan fasilitas mereka. Tentu kita libatkan mereka agar menekan potensi-potensi konflik. Jadi desa atau negeri yang berpotensi konflik antarwarga saja yang dibentuk BPK,” jelas kepala Dinas PUPR Maluku ini.
Dia mencontohkan, pembentukan BPK di kecamatan Pulau Haruku. Keberadaan BPK di negeri Pelauw, Kailolo, Kariu, Aboru, dan Hulaliu. ”Desa lainya seperti di Negeri Wassu, Oma, Haruku, tidak lagi dibentuk BPK,” jelasnya.
Pemkab Malteng sementara menggodok regulasi atau payung hukum agar BPK bisa berperan dengan baik. ”Kita sementara siapkan aturannya,” sebutnya.
Kapolresta Pulau Ambon dan Dandim 1504 Ambon mendukung pembentukan BPK. Dua petinggi TNI dan Polri di wilayah Pulau Ambon ini berharap, pembentukan BPK membantu pihaknya mengatasi potensi konflik antarwarga. (ADI)