Sebelum namanya disodorkan ke mendagri menurut dia, gubernur seharusnya menggali informasi tentang anak buahnya yang akan diusulkan sebagai penjabat kepala daerah.
“Jangan karena loyal kepada pimpinan atau punya prestasi kerja serta merta diusulkan, tanpa melihat rekam jejak yang bersangkutan. Perlu cek dan ricek apakah bermasalah atau tidak. Ya, karena hal itu diabaikan, anak buahnya yang punya catatan hitam tetap diusulkan sebagai Pj,” kritiknya.
Siti berharap, pemerintah pusat mendengarkan aspirasi warga Tual. “Kami berharap Presiden maupun Mendagri tidak mengakomodir yang bersangkutan sebagai calon penjabat wali kota Tual,” tolaknya.
Diberitakan sebelumnya, Sekretaris Daerah Maluku Sadali Ie mengatakan nama calon Pj wali kota Tual dan Pj bupati Maluku Tenggara telah diusulkan ke Mendagri. Batas waktu pengusulan nama Pj kepala daerah pada Jumat (8/9/2023) lalu.
“Batas waktu pengusulan tanggal 8 September, tetapi kemarin sudah diajukan ke Mendagri (calon) Penjabat Bupati Malra maupun Penjabat Wali Kota Tual,” kata Sadali Ie di Ambon, Kamis (7/9/2023).
Kandidat penjabat kepala daerah merupakan pejabat pimpinan tinggi pratama. “Kita (Pemprov Maluku) usulkan Malra tiga nama, begitu juga Tual tiga nama,” jelasnya.
Selain usulan dari Pemprov Maluku, DPRD Malra dan DPRD Tual juga mengusulkan tiga nama ke Mendagri. Usulan itu sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan Penjabat Wali Kota.
Namun Sadali tidak menyebutkan nama-nama calon penjabat kepala daerah di dua daerah tersebut yang telah diusulkan ke Mendagri. Alasannya, calon Pj yang diusulkan merupakan kewenangan gubernur Maluku.
Khusus untuk Pj Bupati Malra, sentraltimur.com memperoleh informasi dari tiga nama yang diusulkan gubernur salah satunya adalah Jasmono, Kepala Inspektorat Maluku. (ADI)