LANGGUR, SENTRALTIMUR.COM – Pelantikan Ketua TP PKK tingkat kecamatan diharapkan menjadi momentum strategis untuk memperkuat pelaksanaan 10 Program Pokok PKK di seluruh wilayah.
Harapan ini disampaikan Plh Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Maluku Tenggara, Fatma Talaohu Teslatu usai menghadiri pelantikan Ketua TP PKK kecamatan se-Malra, Jumat (7/11/2025).
Kehadiran kepengurusan PKK tingkat kecamatan memegang peran penting dalam mendorong pemberdayaan keluarga, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendukung pembangunan dari tingkat akar rumput.
“PKK harus menjadi mitra aktif pemerintah dalam mewujudkan keluarga yang sejahtera dan mandiri. Pelantikan ini diharapkan menjadi semangat baru untuk memperkuat sinergi dan implementasi nyata dari 10 program pokok PKK,” ujar Fatma.
Dia menyampaikan apresiasi kepada Desa Wab, Kecamatan Kei Kecil Barat yang berhasil menunjukkan kinerja luar biasa dalam lomba pelaksana 10 Program Pokok PKK tingkat Provinsi Maluku. “Kita semua berdoa, mudah-mudahan Desa Wab bisa meraih juara pertama tingkat Provinsi Maluku,” katanya.
Sebelumnya Bupati M. Thaher Hanubun melantik Tim Penggerak PKK Malra masa bakti 2025-2030 di Langgur, Kamis (18/9/2025).
Bupati menekankan pentingnya peran PKK sebagai mitra pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga dan pemberdayaan perempuan. PKK telah menunjukkan kontribusi nyata hingga ke tingkat dasawisma dalam mendukung pembangunan keluarga di Malra.
Melalui 10 program pokoknya, PKK terbukti mampu membantu perempuan Malra beradaptasi dengan berbagai situasi, terutama dalam hal pembiasaan hidup bersih dan sehat, serta pemanfaatan pekarangan.
Bupati mengapresiasi kerjasama PKK dengan pemerintah daerah, khususnya dalam kegiatan sosial, peningkatan pengetahuan, serta penguatan peran Posyandu dalam menekan angka stunting.
Dia mendorong seluruh kader PKK di 11 kecamatan dan 190 ohoi menjadi motor penggerak pembangunan hingga tingkat desa. Bupati ia mengingatkan pentingnya dukungan lintas perangkat daerah, khususnya OPD yang bergerak di bidang pemberdayaan, pendidikan, dan kesehatan.