AMBON, SENTRALTIMUR.COM – Rencana pembangunan gerai Alfamidi di Dusun Tanah Goyang, Desa Lokki, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), Maluku masih menjadi polemik.
Meski ditolak sebagian warga bersama pedagang lokal, namun pihak pengembang terus mencari cara agar pembangunan minimarket modern itu dapat segera dilakukan di dusun tersebut.
Menanggapi polemik yang terjadi, Kapolres SBB AKBP Andi Zulkifli menegaskan pembangunan gerai Alfamidi di Tanah Goyang tidak boleh dilakukan sebelum pihak pengembang mengantongi izin resmi dari pemerintah daerah.
“Jika tidak ada izin jangan membangun, urus dulu izin dan selesai dengan masyarakat, apalagi masyarakat juga melakukan penolakan,” tegas AKBP Andi Zulkifli kepada awak media, Rabu (7/1/2026).
Masyarakat Dusun Tanah Goyang telah mengambil langkah tegas, melayangkan surat penolakan bertanda tangan lebih dari 360 kepala keluarga kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) SBB, Selasa (5/1/2026).
Dalam surat tersebut, mereka menyampaikan kekhawatiran utama terkait dampak negatif terhadap usaha mikro dan kecil lokal, serta potensi gangguan terhadap kondisi lingkungan dan tata ruang yang telah disepakati bersama.
Untuk memastikan kondisi tetap terkendali, Polres SBB telah menghubungi Kapolsek Huamual untuk melakukan pemantauan langsung di lapangan.
Kapolres menegaskan segala langkah harus sesuai aturan yang berlaku. “Tidak boleh pembangunan jika tidak ada izin, apalagi masyarakat juga melakukan penolakan. Prinsipnya kita sesuaikan aturannya,” jelasnya.
Sebelumnya Kepala Dinas PTSP Kabupaten SBB Abraham Tuhenay menegaskan rencana pembangunan gerai Alfamidi di Dusun Tanah Goyang belum memiliki izin membangun resmi. “Jika dibangun tanpa izin, bisa langsung dibongkar. Sampai saat ini tidak ada izin, kalau mereka tetap bangun, maka risiko dibongkar,” tegas Tuhenay.
Menurutnya penolakan yang datang dari masyarakat dan pelaku UMKM terhadap keberadaan gerai ritel modern tersebut merupakan hal yang wajar dan sesuai dengan hak mereka. “Itu hak masyarakat jika menolak,” ucapnya.