AMBON, SENTRALTIMUR.COM – Pemerintah Provinsi Maluku bergerak cepat menutup celah distribusi program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG), menyusul laporan sejumlah wilayah terpencil belum tersentuh bantuan pangan tersebut.
Langkah tegas diambil melalui pembentukan satuan tugas khusus yang disahkan Gubernur Hendrik Lewerissa lewat Surat Keputusan Nomor 2145 Tahun 2025.
Plh Sekretaris Daerah Maluku Kasrul Selang menyampaikan pembentukan satgas ini bukan sekadar formalitas, tetapi wujud komitmen pemerintah daerah memastikan program prioritas Presiden Prabowo Subianto benar-benar dirasakan seluruh masyarakat tanpa terkecuali.
“Wilayah Maluku ini luas dan banyak daerah yang jauh dari akses. Karena itu, untuk memastikan penyaluran MBG menyentuh wilayah terpencil, gubernur sudah membentuk satgas percepatan,” ujar Kasrul di Kantor Gubernur, Kamis (4/12/2025).
Pengawasan lapangan mutlak dilakukan mengingat program MBG menyasar kelompok rentan seperti anak-anak dan ibu hamil. Dia menegaskan gubernur ingin memastikan tidak ada daerah yang terlewat dalam pelaksanaan program strategis nasional tersebut.
Satgas yang terbentuk diberikan mandat memantau tata laksana penyaluran hingga implementasi pembangunan dapur MBG di wilayah-wilayah sulit akses. Mereka juga diwajibkan berkoordinasi dengan Komite Pelaksana Program Gizi (KPPG) Maluku untuk mengantisipasi potensi kendala di tahap awal pelaksanaan.
“Semua anak dan ibu hamil harus mendapatkan MBG, termasuk mereka yang tinggal di pulau-pulau terluar. Ini bagian dari tanggung jawab negara memastikan generasi mendatang tumbuh sehat,” tegasnya.
Program MBG diharapkan menjadi intervensi nyata dalam menekan angka stunting, memperbaiki gizi masyarakat, serta memperkuat ketahanan pangan lokal di Maluku. (RED)